Wapres Gibran Kunjungi Muara Kate, DPRD Kaltim Desak Tindak Lanjut Konkret Konflik Tambang

Smartrt.news, MUARA KOMAM — Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Dusun Muara Kate, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, pada Sabtu (14/6) lalu menarik perhatian berbagai pihak, termasuk anggota DPRD Kaltim. Wapres datang menyusul sorotan publik terhadap konflik panjang antara warga dengan perusahaan tambang batu bara yang menggunakan jalan nasional sebagai jalur hauling.

Dalam kunjungan singkatnya, Gibran bertemu warga terdampak dan mendengarkan langsung keluhan mereka, mulai dari kerusakan jalan akibat aktivitas tambang, gangguan lingkungan, hingga rasa trauma menyusul kematian kepala adat Russel beberapa bulan lalu. Namun, hingga kini belum ada kebijakan tegas yang benar-benar menjawab persoalan utama: penggunaan jalan umum untuk operasional truk tambang.

Kehadiran Gibran dinilai sebagai angin segar oleh sebagian warga, namun di mata para pengawas kebijakan seperti Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim, kunjungan itu tidak banyak mengubah keadaan. Mereka menyebut bahwa konflik tetap menganga karena tidak ada penindakan tegas terhadap praktik hauling di jalan nasional, yang dilarang oleh Peraturan Daerah Kaltim.

Menanggapi hal ini, anggota DPRD Kaltim, Andi Faisal Assegaf, menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa lagi membiarkan warga terus hidup dalam ketidakpastian. Ia meminta agar kunjungan Wapres itu tidak berhenti sebagai seremoni simbolik.

“Kita tidak bisa membiarkan warga terus-menerus hidup dalam ketidakpastian. Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan konflik ini, baik dari aspek hukum maupun regulasi pertambangan,” ujar Andi Faisal, mengutip laman resmi DPRD Kaltim.

Politikus Demokrat itu menilai janji-janji pemerintah pusat dan daerah harus diikuti tindakan nyata. Ia juga menekankan pentingnya regulasi yang lebih ketat terhadap aktivitas tambang, termasuk pengawasan jalan umum agar tidak dimanfaatkan sebagai jalur distribusi batu bara.

“Kita harus memastikan bahwa kepentingan masyarakat tidak dikorbankan demi kepentingan industri. Regulasi dan pengawasan yang lebih baik harus segera diterapkan,” tegasnya.

Andi Faisal, yang merupakan legislator dari daerah pemilihan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser, juga menyerukan pentingnya menjaga persatuan di tengah konflik. Ia menyebutkan bahwa polarisasi di tengah masyarakat bisa terjadi jika negara lambat hadir dalam konflik horizontal akibat industri ekstraktif.

Warga Dusun Muara Kate sendiri berharap ada kejelasan kebijakan pasca-kunjungan Wapres. Beberapa warga mempertanyakan mengapa izin operasi tambang tetap berjalan, meski jalan yang mereka lewati bukan jalan khusus. Bahkan, pengaturan sistem sif malam-pagi justru memperpanjang antrean kendaraan hauling dan menimbulkan potensi kecelakaan.**

(Tim smartrt.news/anang)