Transparansi Anggaran: Cermin Tangsel, Refleksi Balikpapan

Smartrt.news, BALIKPAPAN – Isu transparansi anggaran kembali menjadi sorotan publik setelah artis cilik Leony, mengungkap dugaan pemborosan dan belanja janggal di APBD Tanggeran Selatan (Tangsel).

Pos anggaran untuk suvenir, rapat, alat tulis, hingga acara seremonial dinilai jauh lebih besar dibanding kebutuhan nyata seperti kesehatan, pemeliharaan jalan, atau bantuan sosial. Publik pun dibuat gelisah: ke mana sebenarnya uang rakyat dialirkan?

Kasus Tangsel adalah alarm bahwa demokrasi lokal kerap terjebak dalam rutinitas formal: APBD disahkan, laporan audit dibuat, tapi partisipasi publik minim. Warga jarang diajak memahami detail anggaran, padahal setiap rupiah sejatinya milik mereka.

Bagaiaman dengan Balikpapan?

Sebagai kota penopang Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pusat ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim), Balikpapan mengelola anggaran yang besar.

Dirangkum dari berbagai sumber, pada 2025, APBD Balikpapan disahkan Rp 4,598 triliun, terdiri dari:

Belanja operasi: Rp 3,13 triliun
Belanja modal/infrastruktur: Rp 1,45 triliun
Belanja tidak terduga: Rp 12,8 miliar

Sumber pendapatan utamanya berasal dari PAD Rp 1,3 triliun dan transfer pusat Rp 2,9 triliun.

Pada 2024, realisasi belanja mencapai sekitar Rp 3,94 triliun dari pagu Rp 4,54 triliun. Artinya, ada SILPA Rp 600 miliar lebih atau sekitar 13% anggaran yang tidak terserap.

Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur

Pendidikan: Tahun 2024 dianggarkan Rp 1,036 triliun, terealisasi Rp 903 miliar (87,2%). Angka ini relatif baik.
Kesehatan: Realisasi hanya sekitar 72% dari pagu, salah satu penyumbang terbesar SILPA. Rendahnya serapan ini menunjukkan hambatan kelembagaan atau teknis di lapangan.
Infrastruktur: Porsi belanja modal cukup besar (Rp 1,45 triliun di 2025), menandakan prioritas pembangunan fisik. Namun pada 2024 serapannya belum maksimal.

Komparasi Tangsel vs Balikpapan

Tangsel: Kritik Leony menyoroti belanja “absurd” yang tak berorientasi pada publik, terutama pada pos administratif. Partisipasi warga dalam mengawal APBD sangat lemah.
Balikpapan: Anggaran lebih jelas fokus ke pendidikan dan infrastruktur, tapi masalah utamanya ada pada efisiensi serapan dan akses informasi rinci bagi publik. Sehingga potensi kritik bisa muncul bila ruang transparansi tidak dibuka lebar.

Jalan ke Depan

Agar Balikpapan tidak jatuh pada jebakan yang sama dengan Tangsel, ada beberapa langkah penting:

Digitalisasi Anggaran – Membuka detail APBD secara real-time dan mudah dipahami publik.
Partisipasi Publik – Melibatkan warga sejak tahap perencanaan, bukan hanya setelah keputusan dibuat.
Audit Sosial – Memberi ruang bagi media, LSM, dan komunitas untuk mengawasi independen.
Akuntabilitas Politik – Eksekutif dan DPRD wajib melaporkan realisasi secara berkala, dengan bahasa sederhana, bukan hanya laporan teknis.

Tangsel memberi pelajaran pahit bahwa tanpa transparansi, uang rakyat bisa tersedot ke pos-pos yang tidak bermanfaat. Balikpapan memang relatif lebih terarah, dengan fokus pendidikan dan infrastruktur.

Namun, sisa anggaran besar, rendahnya serapan kesehatan, dan minimnya akses publik ke detail belanja menunjukkan masih ada pekerjaan rumah.

Transparansi bukan sekadar laporan audit, melainkan hak warga untuk tahu bagaimana setiap rupiah dikelola. Jika Balikpapan ingin kokoh sebagai kota modern penopang IKN, membuka pintu anggaran selebar-lebarnya adalah syarat mutlak. /Dari berbagai sumber