Transformasi Ekonomi Kaltim dari Darat ke Laut: Saatnya Era Kemaritiman
Smartrt.news, SAMARINDA – Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, kembali menegaskan arah baru pembangunan Benua Etam. Dalam Rapat Koordinasi Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) yang digelar di ruang kerjanya pada Rabu (25/6/2025), Gubernur Harum menekankan pentingnya transisi strategi ekonomi dari sektor darat menuju ekonomi maritim yang berkelanjutan dan mandiri.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada transfer dana pusat. Kaltim harus membangun kekuatan ekonomi berbasis pendapatan asli daerah (PAD), dengan menggali potensi maritim yang luar biasa,” tegas Gubernur Harum.
Era SDA Akan Berakhir, Kaltim Harus Bersiap
Meskipun dikenal sebagai provinsi kaya sumber daya alam (SDA), Gubernur Harum justru mewanti-wanti bahwa ketergantungan pada sektor kehutanan, perkebunan, dan tambang adalah jebakan stagnasi jangka panjang.
- Hutan alam: Sudah habis sejak 30–40 tahun lalu. Konsesi bisa berlangsung hingga 100 tahun.
- Perkebunan: Rata-rata konsesi mencapai 90 tahun.
- Pertambangan batu bara: Meski aktivitasnya masif, kontribusinya terhadap PAD dinilai tidak signifikan.
“Setiap hari ponton batu bara melintas di Sungai Mahakam. Tapi rakyat hanya jadi penonton. Dampaknya dirasakan masyarakat, tapi pemasukannya minim untuk daerah,” kata Harum.
Arah Baru: Pembangunan Berbasis Kemaritiman
Menurut Gubernur Harum, saatnya Kaltim menggali potensi ekonomi laut dan pesisir, mulai dari sektor pelabuhan, perikanan, logistik offshore, hingga participating interest (PI) migas.
Beberapa langkah strategis yang disiapkan antara lain:
- Identifikasi potensi dan tantangan wilayah pesisir dan laut, termasuk kebutuhan kelembagaan.
- Sinergi lintas OPD untuk menyambungkan program maritim nasional dengan potensi daerah.
- Penguatan peta wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, hingga kegiatan Ship to Ship (STS) dan migas di atas 12 mil laut.
- Pemutakhiran RTRW berbasis data kewenangan provinsi sesuai Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2014.
- Harmonisasi regulasi dan SOP lintas organisasi perangkat daerah.
- Skema pembiayaan inovatif, termasuk dana DAK Maritim, kemitraan BUMD, dan PI 10 persen migas.
“Kita perlu melibatkan BUMD dalam bisnis kemaritiman, seperti pengelolaan STS dan logistik laut. Ini kesempatan emas untuk menciptakan kemandirian ekonomi daerah,” jelasnya.
Pemprov Butuh Sinergi KSOP dan Instansi Vertikal
Dalam forum strategis ini, Gubernur Harum juga menegaskan pentingnya dukungan dan kolaborasi instansi vertikal, termasuk jajaran KSOP dan KUPP yang memiliki peran vital dalam penataan tata kelola laut dan pelabuhan.
“Kami siap dukung penuh KSOP dan KUPP. Tapi kami juga butuh sinergi yang nyata. Paham-pahamlah,” tutup Harum dengan nada bersahabat namun tegas.
Sejumlah pejabat penting turut hadir, memperkuat sinergi lintas sektor, Mursidi, Kepala KSOP Kelas I Samarinda, Amiruddin, Kepala Distrik Navigasi Kelas I Samarinda
Weku Frederick Karuntu, Kepala KSOP Kelas I Balikpapan, Raden Yogie Nugraha, Kepala KUPP Kelas I Sangkulirang, Lister Gurning, Kepala KUPP Kelas II Tanjung Redeb, Herman, Kepala KUPP Sangatta, Zulqadri Edy, Kepala KUPP Kuala Samboja.
(Tim Smartrt.news/Johan
BACA JUGA
KREDIT
