Tiga Jabatan Kepala OPD Balikpapan Kosong, Proses Pengisian Masuki Tahap Akhir

SmartRT.News,-BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan tengah menanti persetujuan tertulis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengisi tiga jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong sejak awal 2025. Tiga posisi tersebut adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), serta Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR).

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengatakan bahwa surat permohonan resmi sudah diajukan ke Kemendagri. Ia optimistis rekomendasi akan diterbitkan dalam waktu dua hingga tiga minggu ke depan.

“Semuanya sudah sesuai prosedur. Kami tinggal menunggu persetujuan untuk bisa melantik pejabat definitif,” ujarnya, Rabu (23/4/2025).

Tiga Kandidat Terbaik Sudah Dipilih

Pemkot Balikpapan sebelumnya telah menggelar seleksi terbuka yang diumumkan melalui pengumuman No. 09/PANSEL-BPN/II/2025. Dari proses tersebut, masing-masing jabatan menghasilkan tiga nama terbaik melalui uji kompetensi, asesmen, dan wawancara. Seleksi dilakukan secara transparan dengan melibatkan panitia independen dan menekankan pada meritokrasi.

“Kami tidak ingin asal tunjuk. Jabatan ini strategis dan menyangkut pelayanan publik langsung ke masyarakat,” tegas Bagus.

Daftar Kandidat Kepala OPD Balikpapan 2025:

Diskominfo:

Abdul Majid (Sekretaris Disporapar)
Erriansyah Haryono (Kabag Umum dan Perlengkapan Setkot)
Raihanah Rahmah (Kabid E-Government Diskominfo)

Dishub:

Budy Mulyatno (Sekretaris Dishub)
Muhammad Fadli Pathurrahman (Camat Balikpapan Utara)
Mustamin (Camat Balikpapan Timur)

DPPR:

Irma Pertiwi Aryana Musa (Kabag PBJ Setkot)
Mustamin (Camat Balikpapan Timur)
Rosin Suparlan (Camat Balikpapan Kota)

Dua Kepala Dinas Segera Pensiun

Selain tiga jabatan kosong tersebut, dua posisi kepala OPD lainnya juga akan segera lowong karena pejabatnya memasuki masa pensiun. Yakni Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPA3KB).

Pemkot mempertimbangkan dua opsi pengisian: melalui seleksi terbuka seperti sebelumnya atau rotasi pejabat aktif sebagai solusi sementara.

“Kalau waktunya mepet, bisa saja diisi sementara. Tapi prinsipnya tetap mengedepankan profesionalisme dan kapabilitas,” kata Bagus.

Penguatan Birokrasi Jadi Prioritas

Kehadiran kepala dinas definitif dianggap krusial untuk memastikan program-program prioritas Pemkot Balikpapan berjalan maksimal. Terutama di sektor transportasi dan tata ruang yang menghadapi tantangan besar seiring pertumbuhan kota.

Langkah ini juga memperkuat komitmen Pemkot terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

(Tim Smartrt. News/Rama)