Telkom Gelar Borneo Digital Summit 2025, Dorong Digitalisasi Pemerintah Daerah di Kalimantan
Diterbitkan 03 Jul 2025, 21:00 WIB
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Akmal Malik meneri macendera mata dari PT Telkom. (Foto: Smartrt.news/rama)
Smartrt.news, BALIKPAPAN – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong transformasi digital, khususnya di Kalimantan. Lewat penyelenggaraan Borneo Digital Summit 2025 yang digelar di Ballroom Hotel Platinum Balikpapan, Kamis (3/7/2025 ), Telkom mengajak pemerintah daerah untuk mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Direktur Utama Telkom, Dian Siswarini, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi dalam membangun pemerintahan digital.
“Telkom bukan hanya penggerak transformasi digital, tapi juga mitra strategis pemerintah. Kami punya tanggung jawab sebagai katalis perkembangan digital Indonesia, dan ini tidak bisa dikerjakan sendiri,” ujar Dian.
“Ada tiga tugas utama kami: membangun infrastruktur digital, platform digital, dan layanan digital. Tanpa infrastruktur, digitalisasi tidak mungkin terlaksana,” lanjutnya.
Dian juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang selama ini telah menjalin kerja sama dengan Telkom.
“Digitalisasi ini bukan pilihan, tapi keharusan. Kita harus berjalan bersama agar bisa menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan partisipatif,” tutupnya.
Acara yang mengusung tema “Lead the Change, Win the Future: Digital Victory in B2B” ini menghadirkan sejumlah pembicara dari kementerian terkait. Di antaranya Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Akmal Malik yang menyampaikan pentingnya penguatan otonomi daerah lewat digitalisasi layanan publik dan SPBE.
Integrasi SPBE adalah Fondasi Penting
Sementara itu, Plt Deputi Transformasi Digital Pemerintah KemenPANRB, Cahyono Tri Birowo menekankan, bahwa integrasi SPBE adalah fondasi penting dalam membangun pemerintahan digital yang efisien dan transparan.
“Pemerintah daerah perlu menyusun strategi digital yang konkret. SPBE bukan sekadar platform, tapi ekosistem yang harus dibangun secara menyeluruh,” kata Cahyono.
Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Komdigi, Aris Kurniawan, dan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kemendagri Suprayitn. Keduanya menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dan data digital sebagai dasar pembangunan kebijakan daerah yang tepat sasaran.
Acara ditutup dengan sesi Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan unsur pemerintah daerah, industri, dan praktisi teknologi. Forum ini menjadi ruang diskusi untuk merumuskan langkah konkret percepatan digitalisasi di daerah.
EVP Telkom Regional IV Kalimantan, Rachmad Dwi Hartanto, dalam pernyataannya mengatakan,
“Transformasi digital pemerintah daerah tidak bisa jalan sendiri. Perlu sinergi lintas sektor dan pendampingan dari mitra yang kompeten di bidang digital,” ujarnya.
“Anggaran yang optimal, strategi yang matang, dan pemanfaatan teknologi yang relevan menjadi kunci utama untuk mendorong lompatan digital di daerah,” tegas Rachmad.
Melalui Borneo Digital Summit 2025, Telkom mempertegas perannya sebagai penggerak digitalisasi nasional. Dengan kolaborasi yang kuat, inisiatif digitalisasi di sektor pemerintahan diyakini akan memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik yang lebih baik dan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif.***
(Tim Smartrt.news/rama/sumber: Telkom)

