Tahun Ini Pembebasan Lahan Fly Over Rapak Tuntas

SMARTRT.NEWS – Pemerintah Kota Balikpapan bersama Komisi III DPRD Kalimantan Timur terus membahas rencana pembangunan fly over Rapak. Targetnya, pembebasan lahan tuntas tahun ini.

Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin, menyebutkan bahwa detail engineering design (DED) proyek itu telah selesai dan mendapat review dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kaltim.

Muhaimin mengungkapkan, tahun lalu Komisi V DPRD RI sempat melakukan kunjungan terkait rencana pembangunan ini. Pemerintah berkomitmen untuk merealisasikannya.

Muhaimin menegaskan, nantinya proyek fly over Rapak tidak akan menggunakan APBD Kota Balikpapan. Sebab, kewenangannya berada di provinsi. “Pembangunannya nanti akan menggunakan APBD Provinsi atau diusulkan ke APBN,” ujarnya.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh mengungkapkan target pembebasan lahan untuk pembangunan flyover di simpang Muara Rapak Balikpapan dapat selesai tahun ini.

“Kami terus mengupayakan pembangunan flyover Muara Rapak. Proyek ini sedang tahap progres, tetapi ada hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu penetapan lokasi untuk pembebasan lahan,” ujar Abdulloh, Kamis (6/3/2025).

Penetapan Lokasi Belum Ada

Abdulloh menyampaikan sampai saat ini, penetapan lokasi tersebut belum ada. Meski begitu, ia berjanji target pembebasan lahan selesai tahun 2025, sehingga pengerjaan fisik flyover bisa mulai pada 2026.

Ia mengatakan pembangunan flyover bertujuan mengurangi kemacetan dan mencegah kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi di kawasan tersebut.

Nantinya, lanjut Abdulloh, anggaran APBD Murni 2025 akan digunakan untuk proses Penlok. Adapun anggaran pada APBD Perubahan untuk pembayaran lahan sudah dapat disiapkan.

“Jika lahan belum bebas, maka alokasi anggaran pekerjaan fisik juga belum bisa,” jelas Abdulloh.

Ia menehaskan, hal utama saat ini adalah pembebasan lahan. “Kunci utama proyek ini pembebasan lahan dulu,” imbuhnya. Abdulloh menegaskan pembangunan flyover kewenangan Pemprov Kaltim.

Abdulloh juga mengabarkan, selain flyover, DPRD Kaltim merencanakan beberapa proyek infrastruktur lain. Termasuk pembangunan coastal road, pembangunan jembatan Kampung Baru-Kariangau dan pelebaran jalan Sepinggan-Manggar.

“Untuk coastal road, kami menunggu tahapan selanjutnya. Saat ini, yang paling kelihatan progresnya flyover Muara Rapak,” tutur Abdulloh.

Setengah Triliun

Rencana pembangunan fly over Muara Rapak terus bergulir. Dimatangkan.

Bahkan pada September 2022, Pemerintah Balikpapan telah berkoordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Polri dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana membangun fly over Muara Rapak untuk mengatasi kemacetan dan menekan kecelakaan yang sering terjadi di titik krusial itu.

Proyek itu membutuhkan anggaran sekitar Rp 500 miliar, yang terdiri dari biaya konstruksi dan pembebasan lahan. Dalam catatan media, saat itu Direktur Pembangunan Jalan Bina Marga Kementerian PUPR, Wida Nurfaida, menjelaskan biaya konstruksi sebesar Rp 200 miliar dan biaya pembebasan lahan sekitar Rp 300 miliar.

Untuk pembangunan fly over Muara Rapak, pemerintah perlu membebaskan lahan seluas 1,5 hektare yang sebagian milik masyarakat, Pemerintah Kota Balikpapan, dan Pertamina. Kesepakatan rencana pembangunan ini telah sejak tahun 2022. Terutama sejak terjadinya kecelakaan beruntun yang tragis.

Di tengah rencana pembangunan itu, ada opsi lainnya, antara fly over atau underpass. Tetapi Bina Marga Kementerian PUPR lebih memilih fly over karena kondisi tanah dan topografi tidak memungkinkan untuk membuat terowongan.

Reporter: Nugi Irmawan

Editor: Teh Hijau