Suara Kepala Daerah di Kalimantan Tuntut Dana Bagi Hasil yang Adil

Smartrt.news, BALIKPAPAN — Sejumlah kepala daerah menuntut dana bagi hasil (DBH) dari smber daya alam (SDA) yang adil ke Pemerintah Pusat.

Sedikitnya 11 kepala daerah, telah bertemu dan menggelar rapat koordinasi di Balikpapan, Rabu 9 Juli 2025, merumuskan langkah-langkah yang akan ditempuh.

Mereka diantaranya, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara dan tuan rumah Kaltim.

Gubernur Kalimantan Barat  Ria Norsan menekankan pentingnya konsistensi perjuangan: “Kalau kita bergerak bersama, insyaallah hujannya merata. Jangan berhenti sampai di sini. Kita kawal sampai ke Istana.”

Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang menyebut keprihatinan yang mendalam terhadap ketimpangan pendapatan: “Masyarakat dan pemerintah daerah sudah berjuang menjaga hutan dan lingkungan dari dampak tambang, tapi DBH yang kami terima sangat kecil dan menyedihkan.”

Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman mendukung Kaltim sebagai lokomotif gerakan nasional ini: “Gubernur Kaltim jadi imam, kami makmum. Kita sepakat bersatu mencari hak fiskal dan menggali sumber energi baru terbarukan.”

Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo turut menyuarakan dukungan penuh: “APPSI jadi wadah memperjuangkan bersama ide besar ini.”

Sementara Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyatakan, bahwa selama ini potensi fiskal besar justru tertahan di pusat lewat mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), khususnya dari komponen Penjualan Hasil Tambang (PHT) dan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH).

“Jika PNBP bisa disinkronkan dan dikembalikan proporsinya kepada daerah penghasil, maka akan terjadi penguatan fiskal signifikan. Ini bukan hanya tentang anggaran, tapi tentang keadilan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di daerah penghasil,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi data dan pengawalan bersama langsung ke Presiden agar respons pemerintah pusat lebih cepat dan substansial.

“Kita para gubernur harus menghadap bersama. Dana yang kembali ke daerah akan sangat berdampak: menurunkan stunting, kemiskinan ekstrem, dan mendukung program pro-rakyat lainnya,” imbuhnya.

Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), yang juga Gubernur Jambi Al Haris, berkomitmen membawa gagasan ini langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

“Inisiatif ini adalah bentuk keberanian politik memperjuangkan keadilan fiskal bagi daerah yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional, namun tidak mendapatkan porsi dana bagi hasil yang proporsional,” ujar Gubernur Al Haris.

(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber : Pemprov Kaltim)