Skandal Beras Oplosan Dinilai Rugikan Rakyat, DPR: Ini Pengkhianatan terhadap Konsumen Kecil
Warga menerima bansos beras Pemerintah (Foto : PPID Jember)
Smartrt.news, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tajam skandal beras premium oplosan yang tengah menjadi sorotan publik nasional.
Ia menegaskan bahwa praktik curang dalam distribusi dan mutu beras ini bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi bentuk pengkhianatan terhadap rakyat, terutama di tengah tekanan inflasi dan daya beli masyarakat yang menurun.
“Saat rakyat berjuang menghadapi kenaikan harga bahan pokok, justru muncul praktik manipulatif yang merugikan. Ini bukan sekadar pelanggaran bisnis, tapi bentuk penindasan ekonomi,” kata Puan dalam pernyataan resminya, Rabu (23/7/2025).
85 Persen Sampel Tak Sesuai Standar, Negara Rugi Rp100 Triliun
Skandal ini mencuat setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap hasil investigasi di lapangan. Dari pengujian terhadap 268 merek beras di 10 provinsi, sebanyak 85 persen sampel tidak sesuai standar mutu. Bahkan ditemukan kemasan lima kilogram yang isinya hanya 4,5 kilogram.
“Harga gabah petani turun, tapi harga beras di pasaran justru naik. Ini anomali yang memicu investigasi,” ujar Mentan.
Presiden Prabowo Subianto pun menegaskan bahwa praktik curang ini telah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp100 triliun per tahun, sekaligus memperparah kesenjangan dalam sistem pangan nasional.
Puan: Rantai Distribusi Tidak Transparan, Pedagang Kecil Jadi Korban
Puan menyayangkan bahwa pedagang kecil ikut terdampak dalam praktik ini, meskipun mereka hanya bagian dari rantai distribusi. Mutu beras yang tidak sesuai label menyebabkan pedagang kehilangan kepercayaan konsumen, padahal mereka sendiri adalah korban.
“Ketika pengawasan longgar, pelaku besar bermain seenaknya. Pedagang pasar yang berniat baik malah ikut tercoreng,” tegasnya.
Dorong Tindakan Tegas, Bongkar Kartel dan Monopoli Pangan
Puan meminta pemerintah dan lembaga penegak hukum, termasuk Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), segera bertindak untuk membongkar jaringan kartel dan praktik monopoli yang selama ini menguasai distribusi beras premium.
Ia juga mendesak agar nama-nama merek dan produsen yang terlibat diungkap ke publik, demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap rantai distribusi pangan nasional.
“Ini momentum untuk membersihkan sistem dari praktek kotor. Jangan ada kompromi terhadap pelaku curang.”
Keadilan Ekonomi Jadi Prioritas
Dia menegaskan bahwa perlindungan terhadap konsumen dan pedagang kecil harus menjadi prioritas pemerintah. Ia mendorong kebijakan afirmatif untuk melindungi pedagang pasar dari dampak reputasi dan memberi akses pemulihan ekonomi yang adil.
“Ketahanan pangan tidak bisa dibangun di atas kebohongan. Kita butuh distribusi yang adil dari petani hingga ke meja makan rakyat,” tegas Puan.
Puan menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa negara tidak boleh kalah oleh praktik ekonomi culas yang hanya menguntungkan segelintir elit. Ia menekankan pentingnya keadilan dari hulu ke hilir, serta pengawasan ketat demi menjamin ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber : DPR)
