Sidang MPR 2025, Ketua DPR: Demokrasi Harus Berpihak pada Rakyat
Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sutan Nadjamuddin memimpin Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jumat (15/8/2025). (Foto: Amiriyadi/InfoPublik)
Smartrt.news, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR, Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah penjaga supremasi hukum sekaligus pilar demokrasi beradab.
Ia menekankan, fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR bukan untuk melemahkan pemerintah, melainkan memastikan kebijakan berpihak pada rakyat dan selaras dengan UUD 1945.
“DPR dan pemerintah adalah mitra konstitusional dalam melaksanakan amanat konstitusi,” ujar Puan saat menyampaikan Pidato Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (15/8/2025).
Demokrasi Harus Bernilai dan Bertanggung Jawab
Puan mengingatkan bahwa kekuasaan adalah alat, bukan tujuan. Ia menegaskan, demokrasi yang sehat tidak berhenti di bilik suara, tetapi hidup di ruang dialog publik, dari balai desa hingga dapur rakyat.
Ia juga menyoroti fenomena kritik kreatif di era digital, mulai dari istilah “Indonesia Gelap” hingga “Negara Konoha” dan simbol “Bendera One Piece” sebagai bentuk satire politik.
“Di balik setiap kata ada pesan, di balik setiap pesan ada keresahan, dan di balik keresahan ada harapan,” ujarnya.
Perbaikan Sistem Politik dan Pemilu
Puan menilai demokrasi Indonesia belum sempurna meski telah melalui berbagai pemilu. Ia mendorong evaluasi sistem politik dan pemilu untuk mencegah distorsi suara rakyat.
Menurutnya, partai politik harus menjadi “rumah ide dan perjuangan” yang melahirkan pemimpin berpihak pada rakyat, bukan sekadar kendaraan kekuasaan.
Kemandirian Nasional Butuh SDM Berkualitas
Di akhir pidato, Puan menegaskan bahwa kemandirian nasional bergantung pada kualitas manusia, bukan hanya infrastruktur atau modal. Ia menyoroti pentingnya pendidikan, penguasaan teknologi, dan pembangunan karakter bangsa.
Mengutip data BPS 2024, ia menyebut 49% penduduk Indonesia adalah perempuan, sehingga kesetaraan gender menjadi prasyarat keberhasilan pembangunan.
“Pembangunan pendidikan yang setara bagi semua adalah jalan menuju bangsa yang mandiri dan berkeadilan,” tutupnya.
(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber : Info Publik)
