Sekolah Rakyat di Kaltim Terganjal Lahan, Hanya Samarinda yang Siap

Smartrt.nes, SAMARINDA – Dari lima usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur, hanya Kota Samarinda yang dinyatakan siap memulai pembangunan fisik pada tahun 2025.

Sementara empat usulan lainnya — satu dari provinsi dan tiga dari kabupaten/kota (Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, dan Berau) — masih tertahan dalam proses evaluasi di tingkat pusat akibat kendala lahan.

Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menjelaskan bahwa kesiapan lahan menjadi faktor penentu utama dalam percepatan pembangunan sekolah rakyat.

“Kemungkinan pembangunan bisa dilakukan tahun ini sangat tergantung dari kesiapan lahan. Harapannya, Juli ini sudah bisa berkontrak jika lahan siap bangun,” ujarnya

Kementerian Sosial Sudah Turun Langsung ke Samarinda

Kementerian Sosial telah melakukan peninjauan lapangan di Samarinda sebagai lokasi prioritas percepatan. Adapun daerah lain, termasuk usulan dari provinsi, dinilai belum siap secara teknis karena lahan yang diajukan masih butuh pematangan atau pengadaan alternatif.

“Kami diminta menyiapkan lahan alternatif yang benar-benar siap bangun. Jika pematangan bisa selesai dua bulan, kemungkinan bisa dimulai tahun ini. Jika tidak, kemungkinan dialokasikan untuk tahun depan,” jelas Andi.

SMA Negeri 16 Disiapkan Jadi Lokasi Permanen

Jika proses berjalan lancar, SMA Negeri 16 Samarinda akan ditetapkan sebagai lokasi permanen untuk sekolah rakyat, menggantikan statusnya sebagai sekolah rintisan.

Program sekolah rakyat ini merupakan program inisiatif pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, dengan rentang jenjang dari SD hingga SMA. Kabupaten/kota wajib mengusulkan, sementara provinsi berperan sebagai penyangga jika daya tampung di daerah tak mencukupi.

Rekrutmen Guru Segera Dibuka

Begitu lokasi ditetapkan dan pembangunan dimulai, pemerintah pusat akan langsung memproses rekrutmen tenaga pengajar dan pengasuh untuk sekolah rakyat di Samarinda. Langkah ini guna memastikan sekolah rintisan dapat mulai beroperasi tahun ini.

Pemerintah pusat berkomitmen mengalokasikan pembangunan sekolah rakyat setiap tahun, namun hanya untuk daerah yang memiliki kesiapan lahan. Skema ini dirancang untuk menghindari proyek mangkrak akibat masalah administrasi dan teknis di daerah.

(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber : Pemprov Kaltim)