Retret, Tet Tet Tet…

Lusa 20 Februari 2025, ratusan kepala daerah dilantik serentak. Di Istana Kepresidenan.

Pertama kalinya dalam sejarah di Indonesia, kepala daerah dilantik presiden. Esoknya, mereka harus ikut pembekalan alias retret, di Akademi Militer.

Kepala daerah yang akan dilantik pada tanggal 20 nanti wajib mengikuti  kegiatan pembelajaran orientasi kepemimpinan.

Ada 481 pasang kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024, yang dilantik di Istana. Setelah itu, mereka mengikuti pembekalan selama sepekan, di Magelang.

Awalnya dua pekan. Tapi lantaran efisiensi anggaran, akhirnya dipersingkat. Jadi hanya sepekan.

Sumber dana, awalnya cost sharing. Tiap daerah akan berbagi, diambil dari DIPA Kemendagri dan APBD.

Tiap kepala daerah kena charge Rp 2,7 juta dikali  delapan hari. Sehingga totalnya kisaran Rp 22 juta per kepala daerah.

Belakangan, Mendagri membatalkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ/  tentang Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025. SE ini diterbitkan 11 Februari 2025.

Pembatalan SE itu karena Kemenkeu melakukan rekonstruksi anggaran baru. Sehingga Kemendagri bisa menanggung seluruh biaya retret. Tanpa harus melibatkan APBD.

Selain 481 kepala daerah, sejumlah kepala daerah lain yang berasal dari Aceh, juga mengikuti retret. Para kepala daerah di Aceh itu sudah lebih dulu dilantik.

Total, ada 505 kepala daerah yang akan mengikuti retret pada 21 hingga 28 Februari 2025 di Magelang.

Retret Kepala Daerah diikuti para bupati/wali kota serta gubernur terpilih pada Pilkada 2024. Tapi khusus untuk para wakil kepala daerah, mereka hanya retret sehari saja.

Sehari, sebelum penutupan.

Lapangan Sapta Marga, salah satu tempat latihan fisik. (Akmi)

Semua kepala daerah harus ikut. Tak terkecuali yang dari Kaltim. Juga dari Balikpapan: Rahmad Mas’ud – Bagus Susetyo. Mereka akan diberi beragam materi. Mulai hari pertama sampai hari terakhir.

Tugas Lapangan

Panitia meminta mereka membawa seragam Satpol PP untuk tugas lapangan, yang meliputi upacara, apel, dan team building.

Salinan rundown menyebutkan bahwa retret akan mengisi peserta dengan materi tentang kepemimpinan dan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tak berbeda dengan retret para menteri Kabinet Merah Putih pada November tahun lalu.

Pada hari kedua, Mendagri Tito Karnavian membuka retret. Setelah itu, Kemendagri memberikan pengarahan program dan pembangunan learning centre. Gubernur Lemhannas, Ace Hasan Syadzily, menyampaikan materi geopolitik.

Di hari ketiga, para kepala daerah akan menerima materi: Implementasi Wawasan dan Kewaspadaan Nusantara dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.

Pada hari keempat, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membawakan paparan tentang Visi, Misi, dan Program Prioritas Presiden.

Materi Mengunggah

Di hari sama, ada juga pemberian materi soal sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 – 2029. Setelah materi Kebijakan Keuangan Negara dan Pertumbuhan Ekonomi, Kemenkeu dan Bank Indonesia menyampaikan materi tentang Kolaborasi Penguatan Perekonomian Daerah.

Hari lain, ada pembekalan materi Asta Cita Pertama, untuk memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi. Banyak sekali materi di masa retret.

Nah, yang paling menggugah materi di hari akhir. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengisi materi pada hari ketujuh. Temanya: pertanggungjawaban seorang pemimpin!

Materi pertanggung jawaban pemimpin, sepertinya bakal seru. Apakah benar-benar dilaksanakan atau hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri.

Kenapa begitu?

Simak data KPK. Paska reformasi, korupsi makin tinggi. Dari 2004-2024, Lembaga Antirasuah mengungkap ada sebanyak 167 kepala daerah di Indonesia yang terjerat kasus korupsi 2024.

Simak pula data terbaru, yang agak sedep-sedep gurih.

Berdasarkan data ICW (2024), 138 kandidat Pilkada 2024 memiliki riwayat sebagai tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, terlapor, atau pernah terlibat dalam persidangan kasus korupsi.

Menurut Indonesia Corruption Watch, jumlah itu termasuk para kandidat gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati.

Dari mereka, ada yang menjadi kepala daerah terpilih. Masyarakat memilih mereka dalam gelaran Pilkada lalu. Lusa, mereka akan menjalani pelantikan dan pengambilan sumpah. Mereka akan bersumpah di atas Kitab Suci, atas nama Tuhan.

Kemudian, dalam masa retret, para peserta menerima materi tentang tanggung jawab pemimpin.

Saya berharap  kepala daerah yang akan dilantik dan diretret nanti memiliki kualitas dan mental serupa dengan kepala daerah sebelumnya. Dulu, masyarakat tidak memilih para gubernur dalam hajatan demokrasi. Mereka menjadi gubernur dengan tulus di tengah jutaan masalah dan risiko-risiko besar. Bahkan, nyawa.

Gubernur Masa Lalu

Coba tarik lagi memori kita pada sejarah gubernur di masa lalu. Sebut saja: Soetardjo Kartohadikoesoemo, Raden Panji Soeroso, Mr Teuku Mohammad Hassan, Mr I Gusti Ketut Pudja, Mr Latuharhary.

Lalu Raden Tumenggung Adipati Arjo Soerjo, Gerungan Samuel Jacob Ratulangi, Pangeran Mohammad Noor. Mereka punggawa sejarah birokrasi daerah setelah Indonesia merdeka.

Sejarah mengenang delapan gubernur itu sebagai pelaku orisinal di era menengangkan di Tanah Air. Mereka berasal dari keluarga terpelajar dan terpandang.

Latar pendidikan, pengalaman, silsilah kebangsawanan saat itu menjadi pegangan mereka menunaikan misi sebagai kepala daerah. Yang utama ketulusan dan kepiawaian membela rakyatnya.

Bukan pemimpin yang bermodal cuan. Bermental keuntungan. Bukan.

Apakah kepala daerah yang mengikuti retret nanti akan masuk dalam daftar KPK berikutnya? Atau, apakah kelak ada di antara mereka yang akan masuk ke dalam catatan ICW selanjutnya? Ah, semoga saja tidak.

Sekembalinya dari retret harus bekerja untuk rakyat.

Bukan asal hadir, tapi materi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Beberapa tahun kemudian, tet tet tet… malah masuk jeruji besi karena korupsi.

Alamak, jangan ya pemimpin, jangan sampai terjadi.

Shalaalahu alaa Muhammad

Rudi, penikmat kopi hitam