Rakorwas Balikpapan 2025: MCP KPK Tembus 95,34
Inspektur Kota Balikpapan, Silvia Rahmadina, (Diskominfo/Hanif Heru)
Smartrt.news, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan melalui Inspektorat menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) 2025 yang dirangkai dengan Penganugerahan Wali Kota Award Bidang Pengawasan, Kamis (7/8/2025) di Aula Balai Kota.
Agenda tahunan ini menjadi panggung evaluasi, refleksi, dan apresiasi atas capaian kinerja pengawasan serta tata kelola pemerintahan daerah.
Kepala Inspektorat Balikpapan, Silvia Rahmadina, memaparkan capaian Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sepanjang 2024 hingga semester I 2025. Dalam periode tersebut, telah dilaksanakan 49 audit, 87 review, 49 evaluasi, dan 19 monitoring kegiatan.
Dari hasil pemeriksaan, ditemukan 11 temuan efisiensi dan efektivitas, 38 temuan ketidaksesuaian aturan, serta 1 temuan kelemahan pengendalian internal—angka yang menurun signifikan dari periode sebelumnya. Silvia menegaskan, capaian ini berkat komitmen dan kerja sama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Rakorwas ini ajang menyampaikan aktivitas pengawasan, konsultansi, dan antikorupsi yang dilakukan independen dan objektif,” ujar Silvia.
Kinerja MCP dan SPI Naik, Balikpapan Kian Bersih dari Korupsi
Indikator kinerja pengawasan Kota Balikpapan mencatat tren positif:
- MCP KPK naik dari 93,51 menjadi 95,34 pada 2024.
- Nilai SPI KPK meningkat dari 73,83 (2023) menjadi 75,08 (2024).
- Indeks Persepsi Antikorupsi (IPAK) menyentuh 3,67 dengan status Bersih dari Korupsi.
Inspektorat menargetkan peningkatan evaluasi kapabilitas APIP dari level B ke BB di tahun mendatang.
Penguatan Budaya Antikorupsi Sejak Dini
Program pengawasan juga dibarengi langkah preventif, seperti bimtek calon penyuluh antikorupsi, pendidikan integritas di sekolah, pengembangan kurikulum antikorupsi, serta penyediaan layanan konsultasi, di antaranya 127 Klinik APBD dan 51 sosialisasi ke OPD.
“Paradigma pengawasan kini bukan hanya watchdog, tapi mitra strategis OPD untuk memperkuat tata kelola dan mencegah korupsi,” tegas Silvia.
Wali Kota Award Bidang Pengawasan 2025
Penghargaan diberikan kepada OPD terbaik berdasarkan pagu anggaran:
- ≥ Rp100 miliar: Terbaik I Dinas Kesehatan, II Dinas PU, III Sekretariat Daerah.
- Rp30–100 miliar: Terbaik I Dinas Pangan, II Kecamatan Balikpapan Utara, III DP3AKB.
- < Rp30 miliar: Terbaik I BKPSDM, II DPMPTSP, III Disdukcapil.
Auditor terbaik diraih Herawati, sedangkan Tim Pemeriksa Terbaik adalah Tim 5 (Irban III).
Pengawasan Tanggung Jawab Bersama
Wakil Wali Kota Bagus Susetyo menegaskan pengawasan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya Inspektorat. “Inspektorat adalah lini pertahanan terakhir, sedangkan lini pertama ada di OPD,” tegasnya.
Sekda Muhaimin mengingatkan pentingnya manajemen risiko dalam setiap kegiatan, tanpa memandang besar kecilnya anggaran.
Dengan capaian ini, Pemkot Balikpapan optimistis pengawasan, akuntabilitas, dan integritas pemerintahan akan semakin menguat di tahun-tahun mendatang.
(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber : Pemkot Balikpapan)
