Putuskan Cengkraman Rentenir, Pemerintah Bentuk Koperasi Merah Putih

Koperasi Merah Putih
Ratas Presiden bersama menteri Kabinet membahas Koperasi Merah Putih. (BPMI Setpres)

SMARTRT.NEWS – Pemerintah membahas rencana pembentukan Koperasi Merah Putih. Pembasahan itu tertuang dalam rapat terbatas antara Presiden Prabowo dengan sejumlah menteri, Jumat (7/3/2025).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, pemerintah berharap Koperasi Desa Merah Putih mampu mengatasi jerat cengkraman pinjaman online, tengkulak, dan rentenir.

Para rentenir itu selama ini membebani masyarakat, terutama bagi masyarakat desa. “Selain itu, Koperasi Desa Merah Putih bisa menjadi motor penggerak ekonomi desa,” ujar Tito, melalui laman Setkab, Jumat.

Mendagri Tito menambahkan koperasi ini akan hadir sebagai representasi negara melindungi masyarakat desa dari sistem pinjaman informal yang tidak memiliki mekanisme perlindungan hukum.

“Koperasi ini hadir mewakili negara untuk menyelamatkan mereka. Memutus jangan sampai mereka tergantung kepada tadi pinjol, tengkulak, rentenir yang tidak bisa dipertanggungjawab secara hukum,” tegasnya.

Ia menambahkan, “Pak Presiden sampaikan Koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutuskan rentenir, tengkulak, pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa,” imbuhnya.

Bantu Permodalan Masyarakat

Menurutnya, dengan adanya koperasi ini, yang salah satu unitnya ada unit simpan pinjam, masyarakat desa jauh lebih terbantu dari sisi pendanaan dan tidak terjerat lingkaran setan kemiskinan.

Tito mengatakan pemerintah segera melakukan sosialisasi kepada kepala desa, perangkat desa, serta asosiasi terkait sebagai tindak lanjut dari rapat terbatas ini. Hal tersebut untuk memastikan pemahaman yang seragam tentang program ini.

“Kita akan dialog dengan teman-teman kepala desa, asosiasi kepala desa, asosiasi perangkat desa, asosiasi badan musyawarah desa supaya mereka memahami pemikiran Bapak Presiden. Pasti menguntungkan desa,” kata Tito.

Melalui Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berharap desa dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri. Tidak hanya untuk menjaga ketahanan pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Program ini dapat segera terealisasi di seluruh desa di Indonesia dalam waktu dekat.

Pembiayaan dari Bank Himbara

Sebagai bagian dari program nasional, pemerintah akan memberikan dukungan penuh terhadap koperasi ini. Salah satu bentuk dukungan melalui pembiayaan dari Bank Himbara, yang diperkirakan akan memberi pinjaman sebesar Rp 5 miliar untuk setiap koperasi desa.

Yang akan digunakan membangun fasilitas pendukung seperti gudang penyimpanan, cold storage, unit simpan pinjam, hingga klinik desa.

Ia menyampaikan desa memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Apalagi sekitar 44 persen penduduk Indonesia masih tinggal di desa. Tanpa intervensi yang tepat, desa bisa mengalami kemunduran ekonomi seperti yang terjadi di negara maju.

“Di Jepang, 84 persen atau 86 persen tinggal di kota. Desa ditinggalkan, padahal desa ini bisa menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi, menjadi sentra ekonomi. Nah, sebelum terlambat, maka kita memperkuat desa,” tegas Tito.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyampaikan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengatasi persoalan ekonomi di pedesaan.

Budi Arie menegaskan koperasi ini akan memberikan akses permodalan yang lebih sehat dan berkeadilan bagi masyarakat desa.

“Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih itu, yang pertama untuk kepentingan masyarakat desa. Karena di Koperasi Desa Merah Putih itu untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa,” jelasnya. Selain itu, bagaimana masyarakat desa bisa meningkat penghasilannya.