Proyek RDMP Balikpapan Harus Tuntas Tepat Waktu, Hingga 10 Juni 2025 Progresnya Capai 95,73 Persen
Kilang Pertamina Balikpapan yang menjadi simbol hingga dijuluki Kota Minyak (Foto : Kilang Pertamina Balikpapan)
Smartrt.news, BALIKPAPAN — Pertumbuhan ekonomi Kaltim pada triwulan II 2025 tercatat positif sebesar 4,96 persen. Namun, dua sektor penopang utama, yakni pertambangan dan konstruksi, justru mengalami kontraksi.
Kondisi ini memicu sorotan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, yang menegaskan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kaltim harus rampung sesuai target agar segera memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan proyek strategis tidak hanya diukur dari besarnya investasi, tapi dari seberapa besar manfaatnya bagi sektor riil dan rakyat luas,” tegas Hanif saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke PT Kilang Pertamina Balikpapan, Selasa (12/8/2025).
Kaltim kini memegang peran sentral dalam peta pembangunan nasional, apalagi setelah penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan masa depan.
Salah satu proyek kunci yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketahanan energi nasional adalah Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, pengembangan kilang minyak eksisting untuk meningkatkan kapasitas, yield, dan kualitas produk BBM rendah sulfur.
Dengan nilai investasi mencapai US$ 7,50 miliar, proyek ini diproyeksikan mengurangi ketergantungan impor BBM sekaligus memperkuat ketahanan energi.
Per 10 Juli 2025, progres fisik RDMP Balikpapan telah mencapai 95,73 persen. Jika rampung, kapasitas produksi gasoline akan melonjak dari 42 ribu barel per hari (KBPD) menjadi 142 KBPD, diesel dari 125 KBPD menjadi 156 KBPD, avtur dari 30 KBPD menjadi 41 KBPD, serta LPG dari 48 ribu ton per tahun (KTPA) menjadi 384 KTPA.
Proyek ini juga akan memproduksi propylene 225 KTPA dan sulfur 58 KTPA sebagai bahan baku industri petrokimia, membuka peluang industri hilir di dalam negeri.
Selama tahap konstruksi, RDMP Balikpapan menyerap sekitar 24.000 tenaga kerja, dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sekitar 35 persen. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan mencapai Rp514 miliar.
Hanif menekankan bahwa masuknya investasi PSN harus mendorong produktivitas daerah, memperluas peluang usaha UMKM, dan meningkatkan daya saing ekonomi Kaltim.
“Proyek ini harus menjadi mesin penciptaan lapangan kerja berkelanjutan, tidak hanya saat konstruksi, tetapi juga ketika operasional,” ujarnya.
Ia juga menggarisbawahi bahwa manfaat pembangunan harus terasa langsung oleh masyarakat, mulai dari peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga kualitas lingkungan hidup.
Sebagai mitra pemerintah di bidang keuangan dan perencanaan pembangunan, Komisi XI DPR berkomitmen mengawal agar kebijakan fiskal tepat sasaran, efisien, dan berkeadilan.
“PSN bukan sekadar membangun fasilitas fisik, tapi simbol transformasi Indonesia menuju pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi masa depan,” pungkasnya,
(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber : DPR RI)
