Program MBG di Kaltim Libatkan Komite Sekolah

SMARTRT.NEWS – Program MBG alias Makan Bergizi Gratis besutan Prabowo telah diterapkan di banyak sekolah di Indonesia. Untuk di Benua Etam, Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi untuk mendukung penuh pelaksanaan program ini.

Bahkan, MBG di provinsi ini akan dioptimalkan melalui peran aktif komite sekolah di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Akmal mengaku mendapat dari Gibran Center, lalu pihaknya memberi saran.

“Kami menyarankan agar program MBG ini bisa didukung dengan peran aktif komite sekolah,” ujar Akmal.

Sesuai Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, komite sekolah bertugas mengawasi kegiatan belajar mengajar, tenaga pendidik, serta sarana dan prasarana pendidikan. Komite ini lembaga mandiri yang terdiri dari wali murid, komunitas sekolah, dan tokoh masyarakat.

Keanggotaan komite terdiri unsur orang tua porsi maksimal 50%, dan tokoh masyarakat  serta pakar pendidikan maksimal porsinya 30%. Menurut Akmal pihaknya akan menyiapkan mobilisasi dengan memanfaatkan peran komite sekolah.

“Karena anak-anak mereka juga yang bersekolah di sana. Namun, kita masih menunggu petunjuk teknis terkait pelaksanaannya,” papar Akmal.

Dengan keterlibatan komite sekolah, diharapkan program MBG berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi anak-anak sekolah di Kalimantan Timur.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengklaim program MBG telah menjangkau 730 ribu penerima manfaat di 34 provinsi.

Ia menyampaikan program ini masih terus disalurkan dengan rencana perluasan cakupan hingga 1,5 juta penerima manfaat pada pertengahan Februari 2025.

Adapun pemerintah menargetkan program MBG tersalurkan ke 82,9 juta penerima di tahun ini.

“Hari ini sudah mencakup 245 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mencakup 730 ribu penerima manfaat di 34 provinsi. Kami sedang menyeleksi mitra baru yang akan pertengahan Februari dan itu sudah akan mencapai sekitar 1,5 juta penerima manfaat,” ujar Dadan, Senin (3/2/2025).

Untuk mempercepat distribusi program di daerah-daerah yang belum terjangkau, pihaknya akan menggandeng seluruh stakeholder terkait, termasuk instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.