Presiden Prabowo Kembali Serukan Persatuan Dunia Islam untuk Palestina, Ketua DPR Puan Tolak Relokasi Warga Gaza

Smartrt.news, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyerukan aksi nyata untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Ia menegaskan bahwa rakyat Palestina membutuhkan lebih dari sekadar resolusi—mereka membutuhkan keberpihakan dan tindakan konkret.

“Waktunya bukan lagi hanya berdiskusi. Rakyat Palestina membutuhkan keberpihakan dan tindakan nyata dari dunia Islam,” tegasnya,dalam Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

Dia mengungkapkan, kekuatan dunia Islam sebagai representasi seperempat populasi dunia harus bersatu, mengesampingkan perbedaan demi kepentingan bersama umat.

Menghidupkan Kembali Keteladanan Tokoh Islam

Presiden Prabowo juga mengajak negara anggota PUIC meneladani tokoh besar Islam seperti Salahuddin Al-Ayyubi, Umar bin Khattab, dan Muhammad Al-Fatih. Menurutnya, kekuatan sejati seorang pemimpin terletak pada kasih sayang, keadilan, dan keberpihakan kepada kaum lemah.

“Islam pernah memimpin dunia dalam sains dan teknologi. Kita harus bangkit kembali melalui penguasaan ilmu dan teknologi demi kesejahteraan umat,” ujarnya.

Ketua DPR: Tolak Relokasi Warga Palestina dari Gaza

Ketua DPR RI sekaligus Presiden PUIC 2025, Puan Maharani, menyuarakan penolakan tegas terhadap gagasan relokasi warga Palestina dari Gaza. Dalam pidatonya, Puan menyerukan pengakuan internasional terhadap Palestina sebagai negara merdeka.

“Gaza adalah milik rakyat Palestina. Kita tidak hanya perlu membangunnya kembali secara fisik, tetapi juga dengan keadilan dan harapan,” ujar Puan.
Puan juga mendorong penyelesaian damai melalui solusi dua negara (two-state solution) sebagai pendekatan konkret untuk mengakhiri konflik berkepanjangan.

Dari Palestina hingga Tata Kelola Pemerintahan

Konferensi PUIC ke-19 membahas berbagai isu strategis, mulai dari konflik Palestina, ketegangan India–Pakistan, hingga tantangan struktural seperti kemiskinan, ketimpangan pendidikan, dan Islamofobia.

Dalam Sidang Komite Eksekutif ke-53, Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyerukan penguatan tata kelola pemerintahan dan lembaga negara sebagai fondasi ketahanan dunia Islam.

“Reformasi institusional dan tata kelola yang baik adalah kunci negara-negara OKI untuk tampil sebagai kekuatan kolektif global,” kata Mardani.

Delegasi Arab Saudi, Iran, hingga Palestina memberikan apresiasi terhadap komitmen Indonesia dan mendukung inisiatif PUIC dalam menyuarakan keadilan global.

Deklarasi Jakarta

“Deklarasi Jakarta” Jadi Tonggak Diplomasi Parlementer Dunia Islam
Puncak dari konferensi ini akan menghasilkan sebuah resolusi bersama bertajuk “Deklarasi Jakarta”, yang mencakup komitmen untuk, mewujudkan pemerintahan bersih dan lembaga yang kuat.

Kemudian, mendukung kemerdekaan Palestina, afirmasi terhadap hak perempuan dan pemuda, perlindungan minoritas Muslim dan penguatan ekonomi dan budaya Islam.

“Deklarasi Jakarta harus menjadi panduan strategis dan moral bagi parlemen negara-negara OKI dalam memperkuat solidaritas dan kerja sama,” tutur Mardani.

Fakta Konferensi PUIC 2025 di Jakarta, Diikuti oleh delegasi 37 negara anggota OKI dan negara-negara pengamat. Digelar pada 12–15 Mei 2025. Mengangkat tema: “Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience”,

Membahas enam isu strategis melalui komite tetap: Palestina, Pembangunan Berkelanjutan, Minoritas Muslim, Politik, Perempuan dan Pemuda, serta Budaya dan Agama.

(Tim Smartrt.news/anang/Sumber : Setpres, Setkab.go.id, dpr.go.id)