Porsi APBD Balikpapan Perlu Digeser untuk Suntik Program MBG

Program MBG, di bawah kendali Badan Gizi Nasional. (dok. BGN)
SMARTRT.NEWS – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak semua sumber dananya dibebankan dari APBN. Melainkan, perlu bantuan dari pemerintah daerah untuk menyuntik anggaran MBG lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah alias APBD. Tak terkecuali Balikpapan.
Konsekuensinya, porsi APBD Balikpapan yang sebelumnya telah diploting matang, bakal diutak-atik ulang untuk menyesuaikan. Sebab, harus ada dana yang digeser untuk membantu program MBG.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengaku terkejut program MBG harus dibantu juga melalui APBD. Ia menilai program yang mulai dijalankan di Balikpapan ini bagian dari kebijakan Prabowo. Program itu diakui membawa dampak positif.
Tetapi, DPRD Balikpapan juga mengakui program tersebut membawa tantangan pengelolaan APBD. Alwi mengaku awalnya mengira pendanaan MBG berasal dari anggaran pemerintah pusat lewat APBN.
Namun, setelah mendapat informasi lebih dalam, ternyata pembiayaan program juga dibebankan lewat APBD Balikpapan.
“Sehingga memerlukan penyesuaian anggaran daerah. Program MBG sangat baik karena membantu pemenuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak. Kami perlu melakukan efisiensi APBD karena ada alokasi anggaran yang harus digeser untuk mendanai program ini,” ujar Alwi, Rabu (12/2/2025).
Ia menjelaskan, adanya program ini akan menggeser beberapa anggaran lain, yang sebelumnya sudah direncanakan. Menurutnya, hal ini berpotensi berdampak ke sejumlah program prioritas yang telah disusun sebelumnya.
Rancang Ulang Skema APBD
Parlemen, katanya, akan melakukan diskusi dengan Pemerintah Kota untuk mencari solusi terbaik dalam menyeimbangkan anggaran tanpa mengorbankan pelayanan publik.
“Kami harus berdiskusi dengan Pak Wali Kota untuk menentukan langkah terbaik. Banyak anggaran yang harus disesuaikan agar semua program tetap berjalan optimal,” kata Alwi.
Ia menambahkan, dampak program MBG tak hanya terasa di APBD 2025, tapi juga akan mempengaruhi rencana anggaran tahun 2026.
Menurutnya sejumlah program akan mengalami penyesuaian, bahkan ada yang berpotensi dikurangi atau dihapus lantaran menyesuaikan keterbatasan anggaran.
Meski begitu, pihaknya berkomitmen mencari solusi terbaik agar program MBG dapat berjalan tanpa mengganggu pembangunan dan pelayanan publik lain.
“Koordinasi yang erat antara DPRD dan Pemerintah Kota menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini,” katanya. Dengan perencanaan matang dan strategi anggaran yang tepat, diharapkan program MBG dapat terus memberi manfaat bagi masyarakat.
Anggaran Jumbo Program MBG
Lalu, berapa dana APBD Balikpapan yang akan digeser untuk program MBG? Alwi belum bisa memastikan. Sebab masih perlu pembicaraan dan perhitungan matang dengan pihak eksekutif.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional, program MBG membutuhkan dana sekitar Rp 460 triliun. Adapun dalam pembentukan RAPBN 2025, program makan siang gratis baru dialokasikan Rp 71 triliun, masih jauh di bawah target.
Saat kampanye pilpres lalu Prabowo memprediksi anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 460 triliun, untuk memberi makan bergizi kepada siswa dan siswi. Karena itu untuk memperlancar program MBG dibutuhkan bantuan dana pemerintah daerah.
Program MBG akan diberikan untuk anak-anak Pra SD (anak usia dini) hingga SMA/SMK. Diperkirakan, pra SD atau anak usia dini sebanyak 30 juta anak, lalu SD 24,0 juta siswa dan SMP sebanyak 9,8 juta murid.
Selanjutnya untuk SMA & SMK 10,2 juta siswa, para santri di pesantren total 4,3 juta orang, dan untuk ibu hamil sekitar 4,4 juta jiwa.
Adapun dalam proyeksi APBN 2025, pemerintah baru mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun. Besaran dana itu baru bisa menargetkan sekitar 19,47 juta penerima manfaat.
Reporter: Ahmad Musafir
Editor: Kopi Hitam