Piatur: Pembangunan Balikpapan Harus Libatkan Akademisi Lokal

SMARTRT.NEWS – Akademisi Universitas Balikpapan, Piatur Pangaribuan, menilai penataan Kota Balikpapan hingga saat ini belum terintegrasi dengan seluruh stakeholder.

Akibatnya, pelbagai permasalahan termasuk banjir, terus terjadi tanpa solusi efektif. Dalam proses pembangunan, Piatur juga menyoroti kebiasaan pemerintah yang lebih sering melibatkan tenaga ahli dari luar daerah.

Ia beri contoh, seperti tenaga ahli dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, atau Universitas Brawijaya Malang.

Menurutnya, meskipun akademisi dari universitas tersebut memiliki kapasitas yang baik, mereka tidak memahami kondisi Balikpapan secara mendalam. Sebab keterbatasan waktu penelitian yang singkat.

Ia menyarankan agar pemerintah lebih banyak melibatkan perguruan tinggi lokal, seperti Universitas Balikpapan (UNIBA), Universitas Mulia, Institut Teknologi Kalimantan (ITK), dan Politeknik Balikpapan.

“Dengan melibatkan akademisi lokal, kajian yang dilakukan bisa lebih berkelanjutan dan memiliki tanggung jawab moral yang lebih tinggi terhadap keberlanjutan pembangunan kota,” ungkapnya.

Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi lokal juga akan mendorong mereka untuk mengambil peran lebih besar mendukung pengembangan Balikpapan. Terutama dalam konteks integrasi dengan IKN.

”Jika kebijakan ini diterapkan, maka pembangunan lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Sekaligus mendorong kemajuan institusi pendidikan di daerah,” ujarnya.

Piatur juga menyorot rencana pembangunan terbaru Pemerintah Kota Balikpapan bersama Pemprov Kaltim. Yakni terkait coastal road sepanjang 8 km yang menghubungkan Pelabuhan Semayang hingga Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan.

Ia mengingatkan proyek coastal road yang direncanakan Pemerintah Kota Balikpapan harus matang.

Menurutnya, proyek tersebut berkaitan dengan pelbagai pihak, termasuk Kementerian. Sehingga memerlukan koordinasi matang agar tidak berdampak negatif, terutama terhadap masyarakat nelayan.

“Jika proyek ini benar-benar dilaksanakan, solusinya harus dipikirkan dengan matang, termasuk lokasi yang tepat agar tidak merugikan pihak-pihak yang terdampak,” ujarnya.

Ia menekankan selama ini banyak proyek pembangunan di Balikpapan berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang baik. Hal ini terlihat dari beberapa keputusan yang dibuat Pemkot Balikpapan yang kemudian dikesampingkan pemerintah pusat.

“Contohnya perizinan pembangunan Balikpapan Center dan Balikpapan Super Block. Akhirnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat, meskipun sebelumnya ada ketidakjelasan mengenai statusnya,” papar Piatur.

Piatur menilai keberadaan IKN harus diimbangi dengan pengembangan infrastruktur di Balikpapan agar tidak tertinggal. Namun, ia mengingatkan pembangunan tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat. Ia kemudian menyesalkan masalah banjir yang hingga kini belum teratasi.

Menurutnya, jika proyek coastal road dilakukan tanpa kajian lingkungan yang memadai, dampaknya bisa semakin memperparah kondisi kota. Salah satu penyebab utama banjir di Balikpapan itu mengecilnya saluran pembuangan air ke laut, seperti yang terjadi di kawasan Zurich.

“Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, maka seberapa besar pun daya tampung air di hulu, jika saluran pembuangan tetap kecil, banjir akan terus terjadi,” jelasnya.

Editor: Abu Salman