Perlu Dana Rp 1.200 Triliun, Prabowo Pastikan Indonesia Mampu Bangun Giant Sea Wall untuk Tangani Krisis Iklim
Diterbitkan 14 Jun 2025, 09:10 WIB

Presiden Prabowo. (Yt. Sekretariat Presiden)
Smartrt.news, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk segera memulai pembangunan Tanggul Laut Pantai Utara Jawa atau Giant Sea Wall, salah satu proyek infrastruktur terbesar dan terpenting dalam sejarah Indonesia.
Hal itu ia sampaikan saat membuka Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 di Jakarta Convention Center, Kamis (12/6/2025). Dalam pidato kuncinya, Presiden menyebut proyek ini sebagai langkah vital untuk menyelamatkan wilayah pesisir utara Jawa dari ancaman banjir rob, penurunan muka tanah, dan krisis iklim yang kian parah.
“Saya ingin tekankan, salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, sangat vital bagi kita, adalah Giant Sea Wall,” ujar Presiden, melansir dari laman resmi setkab.go.id.
Tanggul raksasa tersebut rencananya membentang sepanjang 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Pembangunan tahap awal akan difokuskan di kawasan Teluk Jakarta, dengan estimasi pengerjaan selama 8 hingga 10 tahun. Bila diperluas hingga ke Jawa Timur, waktu yang dibutuhkan bisa mencapai 15–20 tahun.
Proyek ini diperkirakan menelan biaya hingga 80 miliar dolar AS atau lebih dari Rp1.200 triliun. Khusus untuk Teluk Jakarta, Prabowo menyebut kebutuhan anggaran berada di kisaran 8–10 miliar dolar AS.
“Kalau 8 miliar dolar dalam 8 tahun, berarti 1 miliar dolar per tahun. Saya sudah bicara dengan Gubernur DKI, kita urunan. DKI setengah, Pemerintah Pusat setengah,” ucapnya.
Badan Otorita Tanggul Laut Utara
Untuk mengawal megaproyek ini, pemerintah akan membentuk lembaga khusus bernama Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Prabowo berharap badan ini menjadi jembatan koordinasi lintas lembaga, sekaligus memperkuat sinergi antara pusat dan daerah.
Meski membuka peluang kerja sama dengan negara lain seperti Tiongkok, Jepang, Korea, hingga Eropa dan Timur Tengah, Presiden menegaskan bahwa pembangunan tidak akan menunggu keterlibatan asing.
“Kalau ada yang mau ikut, silakan. Tapi kita akan mulai dengan kekuatan sendiri,” tegasnya.
Rencana pembangunan tanggul laut sejatinya sudah tercetus sejak 1995. Namun baru pada periode ini, proyek tersebut benar-benar dicanangkan sebagai prioritas nasional dengan skema pembiayaan dan badan otoritas tersendiri. Pemerintah menyebut proyek ini tidak hanya menyelamatkan jutaan penduduk di wilayah pesisir, tapi juga menjadi tonggak investasi jangka panjang di sektor ketahanan iklim dan infrastruktur masa depan Indonesia.***
(Tim Smartrt.news/anang/Sumber: setkab.go.id)