Pendidikan Gratis di Sekolah Swasta Jadi Solusi Wujudkan Wajib Belajar 9 Tahun, Bagaimana Realisasinya di Balikpapan?

Smartrt.news, BALIKPAPAN – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Cellica Nurrachadiana menilai pemberian pendidikan dasar secara gratis melalui sekolah swasta adalah langkah logis dan strategis untuk memastikan program wajib belajar sembilan tahun berjalan optimal di seluruh daerah.

“Kalau di Kota Semarang saja ada 5.000 siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, maka pemerintah perlu intervensi dengan memanfaatkan sekolah-sekolah swasta di sekitar mereka. Pemerintah pusat dan daerah harus hadir untuk membantu biaya,” ujar Cecilia dalam kunjungan ke Semarang.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menyatakan, Pemerintah wajib menyediakan pendidikan gratis, khususnya Pendidikan dasar tanpa pungutan.

Dalam kesempatan itu, Cellica menggarisbawahi bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan putusan MK adalah alokasi anggaran pendidikan yang belum murni.

Sebagian besar anggaran pendidikan 20 persen di daerah masih justru terserap untuk belanja pegawai dan PPPK, bukan langsung untuk biaya pendidikan siswa.

“Inilah yang membuat daerah kesulitan, karena alokasi 20 persen itu tidak semuanya menyentuh siswa. Padahal, semangat putusan MK adalah pendidikan dasar gratis yang menyeluruh,” tegasnya.

Sekolah Swasta Biaya Rendah Harus Diprioritaskan

Agar kebijakan ini tepat sasaran, Cellica mengusulkan agar bantuan pemerintah difokuskan kepada sekolah swasta dengan pembiayaan rendah, bukan ke sekolah elite yang sudah mapan secara finansial.

“Kalau disalurkan ke swasta mahal, akan muncul persoalan baru: aset, sistem, hingga regulasi. Bahkan potensi intervensi kurikulum dari pemerintah juga akan menimbulkan resistensi,” jelasnya.

Cellica menekankan pentingnya pemetaan mendetail, termasuk data angka putus sekolah, jumlah penerima paket A, B, dan C, serta potensi daya tampung sekolah swasta.

Cellica juga mengingatkan, jangan sampai kebijakan mulia ini terhambat oleh tumpang tindih regulasi, alokasi anggaran yang tidak fokus, atau salah sasaran penerima manfaat.

Realisasi Pendidikan Gratis di Balikpapan

Meskipun MK telah menegaskan kewajiban pemerintah menyediakan pendidikan dasar gratis bagi seluruh warga, faktanya masih ada siswa khususnya SMP di Kota Balikpapan yang harus bayar untuk tahun ajaran 2025/2026.

Karena pendidikan tanpa biaya hanya berlaku terbatas pada 13 sekolah swasta mitra Pemkot melalui program Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Balikpapan tahun ajaran 2023/2024 yang diperbarui per 21 Februari 2024, terdapat 53 SMP swasta dan 25 SMP negeri yang tersebar di enam kecamatan.

Namun, hanya 13 sekolah swasta yang digandeng pemerintah kota sebagai mitra dalam pelaksanaan program SPMB yakni 11 SMP dan 2 Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Berikut sebaran sekolah mitra berdasarkan kecamatan:

• Balikpapan Barat (4 sekolah):
  SMP PGRI 7, SMP Al Ula, SMPIT As’sadiyah Manuntung, MTs Ibnu Khaldun
• Balikpapan Tengah (3 sekolah):
  SMP PGRI 2, SMP Sabilal Muhtadin, MTs Sabilal Muhtadin
• Balikpapan Kota (3 sekolah):
  SMP YPI, SMP Sinar Pancasila, SMP Al Hasan
• Balikpapan Utara (2 sekolah):
  SMPN PGRI 4, SMP Wiyata Mandala
• Balikpapan Selatan (1 sekolah):
  SMP Plus Nurul Khaerat

Sementara, 40 sekolah swasta lainnya yang tidak termasuk dalam program SPMB. Artinya, calon siswa di sekolah-sekolah tersebut tetap harus membayar biaya pendidikan secara mandiri.

Data Sebaran Sekolah di Balikpapan

Data BPS menunjukkan konsentrasi sekolah swasta terbanyak berada di Balikpapan Selatan dan Kota, yakni:

• Balikpapan Selatan: 17 SMP swasta
• Balikpapan Kota: 9 SMP swasta
• Balikpapan Tengah: 9 SMP swasta
• Balikpapan Utara: 10 SMP swasta
• Balikpapan Barat: 5 SMP swasta
• Balikpapan Timur: 3 SMP swasta

Bandingkan dengan sekolah negeri yang jauh lebih sedikit: hanya 2–7 sekolah per kecamatan. Ini menegaskan bahwa ketergantungan terhadap sekolah swasta sangat tinggi, khususnya di wilayah padat penduduk.

(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber : DPR/BPS/ berbagai sumber)