Pemprov Kaltim Agar Atur Ulang Anggaran, Sigit: Jangan Sampai Masyarakat Dirugikan

SmartRT.News, BALIKPAPAN – Pemangkasan anggaran di Kaltim buntut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 bikin para wakil rakyat angkat suara. Salah satunya Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo. Ia meminta Pemprov Kaltim lebih bijak dalam melakukan refocusing anggaran agar masyarakat tidak terkena dampaknya.

Menurut Sigit, efisiensi anggaran itu memang perlu, tapi jangan sampai program yang menyentuh langsung masyarakat malah dikorbankan.

“Kalau perjalanan dinas dikurangi atau direvisi, ya nggak apa-apa. Tapi kalau pembangunan jalan misalnya dipotong 50 persen, ini gimana? Masyarakat sudah menunggu penerangan jalan, pembangunan infrastruktur. Kita di lapangan jadi serba salah. Makanya, kita minta Pak Gubernur untuk membicarakan ini lagi dengan Pemerintah Pusat,” tegasnya, Kamis (13/2).

Pemangkasan Anggaran Lebih Parah dari Pandemi

Inpres ini mengharuskan pemotongan belanja Alat Tulis Kantor (ATK) sampai 90 persen dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) hingga 50 persen. Sigit menilai kebijakan ini lebih berat dibanding refocusing anggaran saat pandemi Covid-19.

“Kalah-kalah waktu Covid. Ini bentuk kekecewaan kami juga di daerah. Kita sudah susun anggaran, tinggal eksekusi, eh malah kena refocusing lagi,” keluhnya.

Ia juga menyinggung bahwa pemangkasan ini bisa menghambat pemenuhan janji-janji politik yang sudah disampaikan ke masyarakat.

“Janji politik itu nggak bisa langsung diwujudkan semua, ya pelan-pelan. Tapi kalau anggarannya kena potong segini besar, bagaimana kita bisa memenuhi janji? Pak Prabowo juga kan pasti melihat ini, karena sekarang anggaran kita kena refocusing 50 persen,” tambahnya.

Minta Penerapan Bertahap

Meski kecewa, Sigit tetap mengusulkan agar Pemprov Kaltim menerapkan Inpres ini secara bertahap supaya keuangan daerah tetap stabil.

“Usul kami, ya pelan-pelan saja. Jangan langsung dipotong semua. Ini menyita waktu karena kita harus bahas ulang dengan pemerintah,” katanya.

Ia juga menyinggung soal program pendidikan gratis yang tengah disiapkan Pemprov Kaltim.

“Kita lagi sisir anggaran, mana yang bisa kita gratiskan dulu. Misalnya di Balikpapan, SD dan SMP sudah gratis SPP-nya, buku dan seragam juga gratis. Kita ingin program ini berjalan di daerah lain juga, tapi harus realistis dengan kondisi anggaran sekarang,” jelasnya.

Sejauh ini, kata Sigit, Pemprov Kaltim baru merevisi perjalanan dinas dalam refocusing anggaran. Tapi ia khawatir pemangkasan akan melebar ke sektor lain.

“Teman-teman baru dilantik, ada yang baru masuk DPRD, eh langsung kena pemotongan anggaran. Ya kita minta ini dipertimbangkan lagi,” tutupnya.***

Reporter: Achmad Musafir