Pemkot Balikpapan Mantapkan Komitmen Kota Layak Anak, Fokus pada Gizi dan Perlindungan

Smartrt.news, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan kembali menegaskan komitmennya untuk menjadikan anak sebagai prioritas dalam setiap program kerja organisasi perangkat daerah (OPD). Penegasan ini disampaikan Wakil Wali Kota Balikpapan, Susetyo, dalam kegiatan evaluasi program Kota Layak Anak (KLA) yang digelar di Balai Kota, Jumat (23/5/2025).

Menurut Susetyo, seluruh OPD telah diminta menyusun program yang benar-benar menyentuh kebutuhan anak, terutama dalam mengatasi persoalan seperti anak putus sekolah, anak terlantar, dan perundungan (bullying).

“Masalah-masalah seperti ini tidak boleh lagi menjadi wajah Balikpapan. Kita harus punya ukuran yang jelas, bukan sekadar progres administratif. Anak-anak adalah aset masa depan yang harus kita jaga dan tumbuhkan,” ujarnya.

Perhatian pada Gizi Anak 

Ia juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap pemenuhan gizi anak sejak dini. Meski pemerintah telah menyalurkan makanan tambahan melalui posyandu, Susetyo menyadari tantangan masih besar, terutama bagi keluarga yang ekonominya terbatas.

“Saya mengajak para orang tua agar lebih peduli pada asupan anak. Tak harus mahal, bisa dari makanan sederhana seperti telur, susu, atau telur puyuh yang kandungan gizinya tinggi,” jelasnya.

Sejak mendeklarasikan diri sebagai Kota Gugus Layak Anak, Pemkot Balikpapan mengarahkan seluruh kebijakan pembangunan agar berpihak pada perlindungan dan tumbuh kembang anak. Susetyo pun optimistis Balikpapan bisa meraih predikat Kota Layak Anak (KLA), asalkan semua pihak terlibat dalam pengawasan.

“Pemantauan tak bisa hanya dilakukan pemerintah. Media, masyarakat, dan lingkungan harus turut aktif. Jika ada anak yang tidak mendapatkan perhatian, segera laporkan agar bisa ditindaklanjuti,” tegasnya.

Evaluasi Program AKB Digelar 12 Juni

Di sisi lain, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan tengah mempersiapkan evaluasi program Angka Kinerja Bersama (AKB) yang dijadwalkan berlangsung secara hybrid pada Kamis, 12 Juni 2025.

Sekretaris DP3AKB, Nursyamsiami D. Larose, menyampaikan bahwa evaluasi ini akan melibatkan mitra kerja serta komunitas yang aktif dalam perlindungan perempuan dan anak. Ia menyebut, skor capaian tahun ini meningkat dibanding tahun lalu.

“Tahun lalu kita capai skor Rp 100, tahun ini naik menjadi Rp 117. Ini progres yang baik, meskipun masih ada indikator yang perlu diperkuat dengan kerja lintas sektor,” ungkapnya.

Penilaian AKB sendiri mencakup enam klaster utama:

1. Hak Sipil dan Kebebasan
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
5. Perlindungan Khusus
6. Sistem Pendukung dan Kelembagaan

Menurut Nursyamsiami, perhatian khusus tahun ini diberikan pada aspek perlindungan khusus yang dinilai masih belum optimal. Ia juga menyebut bahwa pihaknya tengah menyusun standar pelaksanaan AKB agar lebih efisien dan selaras dengan kebijakan nasional.

“Kami ingin pelaksanaan AKB tidak hanya formalitas, tapi betul-betul berdampak dan berkelanjutan,” tutupnya. ***

(Tim Smartrt.news/rama)