Pemerintah: Tak Ada Toleransi Karhutla, Korporasi Harus Bertanggung Jawab
Kebakaran hutan dan lahan (kahutla) (foto : Diskominfo Kalsel)
Smartrt.news, BALIKPAPAN — Pemerintah menegaskan sikap tanpa kompromi terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya korporasi yang terbukti lalai mengelola arealnya.
Dalam Rapat Terbatas yang dipimpin langsung Presiden RI Prabowo Subianto, Sabtu (2/8/2025), disepakati bahwa tidak ada toleransi terhadap perusahaan yang lahannya terbakar, sejalan dengan komitmen Indonesia menjaga lingkungan dan diplomasi kawasan.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal Pol (Purn.) Budi Gunawan menegaskan, pemerintah akan menggabungkan pendekatan hukum, pemanfaatan teknologi tinggi, serta kesiapsiagaan lintas sektor untuk menekan risiko karhutla hingga tuntas.
“Sesuai arahan tegas Presiden, tidak boleh lagi ada pembukaan lahan dengan cara membakar. Negara akan mendukung sepenuhnya pembukaan lahan menggunakan teknologi ramah lingkungan,” kata Budi Gunawan dalam pernyataan resminya
Rapat yang juga dihadiri Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BMKG, Kepala BNPB, dan para kepala staf angkatan, menyoroti perlunya akuntabilitas penuh dari pemegang izin lahan, serta penguatan mitigasi karhutla berbasis sains dan respons cepat.
Hotspot Turun Signifikan
Sebagai solusi, Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar pemerintah menyediakan alternatif pembukaan lahan berbasis teknologi. Program ini mencakup distribusi alat berat modern, teknologi land clearing rendah emisi, dan pelatihan teknis bagi masyarakat maupun perusahaan.
“Pembukaan lahan tetap diperbolehkan, tapi dengan cara yang bertanggung jawab. Pemerintah akan bantu teknologi, tapi pelaku usaha dan petani harus mau berubah,” tegas Budi.
Tahap awal program ini akan difokuskan di wilayah rawan karhutla seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Di sana, pemerintah akan mendampingi petani dan pelaku usaha dalam implementasi teknik pertanian yang berkelanjutan.
Menko Polhukam juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Desk Koordinasi Karhutla yang mampu menurunkan jumlah titik panas secara signifikan dibandingkan 2024. Operasi terpadu yang melibatkan BNPB, TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, BMKG, dan Manggala Agni menjadi kunci sukses.
Langkah penanganan mencakup:
- Operasi Modifikasi Cuaca (TMC) oleh BMKG
- Water bombing menggunakan helikopter di titik kritis
- Pemadaman darat terkoordinasi
- Pemantauan satelit untuk deteksi dini dan peringatan cepat
Tak Ada Lagi Asap ke Negara Tetangga
Budi Gunawan menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin lagi menerima keluhan dari negara tetangga akibat kebakaran hutan di wilayah Indonesia. Penanganan karhutla tidak hanya soal lingkungan, tetapi juga soal citra diplomatik Indonesia di tingkat regional.
“Target kita jelas: tak ada lagi komplain dari negara tetangga soal asap lintas batas. Ini komitmen diplomasi dan tanggung jawab global Indonesia,” ucapnya.
BMKG terus memberikan sistem peringatan dini (early warning system) dan memperkuat koordinasi lintas daerah. Pemerintah berharap, model penanganan karhutla 2025 bisa dijadikan benchmark nasional untuk tahun-tahun mendatang.
Penanganan karhutla kini bukan hanya soal tanggap darurat, tapi juga bagian dari komitmen transisi energi, penurunan emisi karbon, dan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah mengajak semua pihak, dari perusahaan besar hingga masyarakat desa, untuk aktif menjaga hutan Indonesia sebagai paru-paru dunia.
“Kesiapsiagaan akan terus berlangsung hingga musim kemarau berakhir. Kita ingin Indonesia aman, udara bersih, dan tidak lagi jadi sumber bencana bagi siapapun,” pungkas Budi Gunawan.
(Tm Smartrt.news/Johan/Sumber : Kemenko Polhukam)
