Pemerintah Siapkan 4.000 Rumah Subsidi Layak Huni untuk ASN

Kementerian PANRB, Kementerian PKP, BPS, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) menandatangani MoU (Foto : Kementerian PANRB)

Smartrt.news, JAKARTA – Pemerintah meningkatkan alokasi rumah subsidi bagi aparatur sipil negara (ASN) dari 1.000 menjadi 4.000 unit. Rumah subsidi layak huni ini diprioritaskan untuk pegawai Kementerian PANRB serta instansi paguyuban seperti BKN, LAN, dan ANRI.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan bahwa fasilitas tersebut akan disalurkan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses hunian bagi ASN.

“Ini bagian dari ekosistem kesejahteraan birokrasi yang inklusif. Kami ingin rumah subsidi benar-benar mudah diakses oleh seluruh ASN,” ujar Maruarar dalam siaran pers Kementerian PANRB, Jumat 23 Mei 2025

Sinergi Lintas Instansi

Sebagai tindak lanjut, Kementerian PANRB telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Kementerian PKP, Badan Pusat Statistik (BPS), BP Tapera, dan Bank BRI terkait penyediaan dan pemutakhiran data statistik ASN.

Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa MoU ini menjadi fondasi penting dalam mendukung program nasional penyediaan 3 juta rumah.

“Ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan wujud komitmen untuk membangun ekosistem data ASN yang terintegrasi dan akurat demi kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Rini.

Ia menambahkan, penyediaan hunian yang layak merupakan bagian penting dalam menciptakan ASN yang profesional dan sejahtera. “Dengan kebutuhan dasar terpenuhi, para ASN bisa melayani publik secara lebih optimal,” imbuhnya.

Wujud Reformasi Birokrasi

Program ini telah disosialisasikan di lingkungan Kementerian PANRB dan mendapat sambutan positif dari para pegawai. Rini berharap kerja sama lintas instansi tidak berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi ditindaklanjuti dengan langkah teknis yang konkret dan berkelanjutan.

“Transformasi tata kelola birokrasi dimulai dari data yang kuat. Ini adalah bentuk nyata reformasi birokrasi yang berdampak langsung ke ASN dan masyarakat,” tegas Rini.

(Tim Smartrt,news/Johan/Sumber : Kementerian PANB)