Pemerintah Bakal Bentuk DKBN, Kaji Penerapan Kejar Pajak Orang Borju
Prabowo mencatat sejarah sebagai presiden kedua yang turut hadir pada Peringatan Hari Buruh, setelah Soekarno. (BPMI Setpres/Citra)
SMARTRT.NEWS – Pemerintahan Prabowo Subianto bakal membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN).
Salah satu fokusnya, mengkaji penerapan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang-orang borju atau mereka yang berpenghasilan tinggi (high wealth individual).
DKBN rencananya menyatukan para pimpinan serikat buruh di Indonesia.
“Kita akan tegakkan UU yang benar, saya akan pelajari lagi masalah pajak. Pajak yang besar untuk orang yang penghasilannya besar,” ujar Prabowo saat peringatan May Day 2025, di Monas, Kamis (1/5/2025).
Kepala Negara menegaskan, besaran pajak penghasilan konglomerat seharusnya sama rata dengan masyarakat berpenghasilan rendah.
Namun, ia juga menekankan pajak penghasilan menjadi kewajiban bagi seluruh pekerja.
“Lo orang gajinya nggak besar, jadi ngapain dipajak tinggi. Tapi kalau pajaknya sedikit-sedikit, boleh ya. Kalau pajaknya enggak terlalu besar, boleh ya. Bayar deh dikit-dikit deh,” jelasnya.
Selain soalan pajak, Prabowo juga berencana menghapus sistem outsourcing pekerja. Karena itu, ia memerintahkan DKBN mencari cara menghapus sistem tersebut.
“Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa, tidak segera, tapi secepat-cepatnya menghapus outsourcing,” tegasnya.
Buruh Perlu Realistis
Namun, Prabowo mengingatkan para buruh untuk realistis. Dalam hal ini, Indonesia harus menjaga juga kepentingan investor.
“Kalau investor tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” imbuhnya.
Prabowo mengungkapkan Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya sudah menggelontorkan lebih dari Rp 500 triliun bagi rakyat miskin.
“Tapi sekarang masalahnya kita harus jaga. Jangan mereka yang tidak perlu, tapi terima juga bantuan dan subsidi, ini gak benar! Karena kita masih dapat laporan ada yang tidak berhak,” tegasnya.
Kehadiran Presiden Prabowo dalam peringatan Hari Buruh menjadi titik awal kerja sama lebih erat antara pemerintah dan seluruh elemen pekerja, dalam membangun Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.
“Dan saya sudah berkali-kali mengatakan saya akan tegakkan hukum. Mereka yang melanggar hukum, mereka yang mencuri kekayaan negara akan saya tindak. Karena itu, kewajiban saya itu sumpah saya kepada rakyat Indonesia di hadapan Tuhan Maha Besar Allah Swt,” ujarnya.
