Pemanfaatan Air Baku dari KKT Batal, SPAM Sungai Mahakam Jadi Opsi Alternatif

Oleh editor johan pada 30 Jan 2025, 15:00 WIB

Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, tengah. (Smartrt.news)

SMARTRT.NEWS – Rencana Perumda Tirta Manuntung Balikpapan atau PDAM Balikpapan untuk bekerjasama mengelola air baku dengan PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT), dipastikan batal terealisir.  

Kepastian itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, pada Kamis (30/1/2025). KKT adalah perusahaan patungan yang sahamnya dimiliki PT Pelindo (Persero) 50 persen dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 50 persen.

Rencana pemasangan sambungan air baku dari sumur milik KKT ke PDAM dibatalkan paska Komisi II DPRD Balikpapan mengecek langsung ke lapangan.

Fauzi Adi mengungkapkan, saat kunjungan untuk mengecek ketersediaan debit air ke lokasi, pada 21 Januari 2025, pihaknya menemukan fakta berbeda.

“Awalnya diinformasikan debit air mencapai 300 liter per detik. Namun, setelah kami cek di lapangan, satu sumur hanya mampu menghasilkan 16 liter per detik,” ungkap Adi.

Menurutnya, kapasitas maksimal 16 liter per detik pun tidak bisa dimaksimalkan. Jika dikalkulasikan dengan empat sumur yang ada, total debit hanya mencapai 40 liter per detik.

Angka ini jauh dari perkiraan awal.  Dengan debit yang hanya 40 liter per detik, tidak cukup memenuhi kebutuhan.

“Jika KKT menggunakan 20 liter per detik, maka hanya tersisa 20 liter per detik untuk Balikpapan. Jumlah ini tidak mencukupi, sehingga proyek ini tidak direkomendasikan,” jelasnya. 

Ia menyebutkan, berdasarkan hasil pengukuran oleh ahli PDAM, proyek ini dinilai tidak layak untuk dilanjutkan.  Akibat pembatalan ini, rencana bantuan jaringan perpipaan dari Pemerintah Provinsi Kaltim untuk KKT juga tidak akan terealisasi.

Begitu juga dengan nilai investasinya, sehingga angka nominal belum bisa diketahui. Namun PT Kaltim Karingau Terminal diketahui dimiliki Pemprov Kaltim dengan saham 50 persen dan Pelindo 50 persennya. 

“Itu yang saya dapatkan informasi dari teman-teman di KKT,” ujarnya.

Menyikapi krisis air yang masih berlanjut, Komisi II DPRD Balikpapan terus mencari solusi.

Adi menjelaskan, pada Rapat Dengar Pendapat dengan PTMB dan kunjungan lapangan ke KKT dilakukan berdasarkan arahan Gubernur Kaltim terpilih, Rudy Mas’ud, serta Ketua Komisi III DPRD Kaltim Dapil Balikpapan, Abdulloh. 

“Kami diarahkan untuk menindaklanjuti potensi air baku di KKT. Setelah kami cek, ternyata tidak sesuai,” ungkapnya. 

Adi juga telah melaporkan hal ini ke Ketua Komisi III DPRD Kaltim, yang kemudian menyarankan untuk mengupayakan pasokan air baku dari Sungai Mahakam. 

“Jika Sungai Mahakam bisa dimanfaatkan, Insya Allah seluruh warga Balikpapan bisa mendapatkan air bersih,” ujarnya. Saat ini, pembahasan mengenai sambungan air baku dari Sungai Mahakam masih berlangsung. 

Di sisi lain, opsi desalinasi air laut dinilai kurang memungkinkan karena biaya yang sangat tinggi dan belum ada keberhasilan serupa di Indonesia. Selain itu, harga air hasil desalinasi juga berpotensi mahal bagi masyarakat. 

“Desalinasi itu mahal, dan kualitas airnya untuk konsumsi juga masih belum jelas. Belum ada yang berhasil di Indonesia. Jadi, solusi ini perlu pembahasan lebih lanjut dengan semua pemangku kepentingan,” tambahnya. 

Direktur PTMB menilai alternatif terbaik itu Waduk Embung Aji Raden. Namun, proyek ini masih terkendala masalah lahan, yang berpotensi memperlambat realisasi. 

“Apa pun opsi yang bisa mendukung penyediaan air bersih di Balikpapan, kami akan dorong agar bisa segera terealisasi,” ujar Adi.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi III DPRD Kaltim Abdulloh, mengamini jika pihaknya terus mengupayakan alternatif solusi sumber air baku untuk Balikpapan.

Salah satu opsi yang mengemuka membangun sistem penyediaan air minum (SPAM) Sungai Mahakam. Abdulloh bilang, proyek itu akan dibantu provinsi. Adapun estimasi anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 800 miliar.

“Semuanya masih on progress, Bro,” ujar Abdulloh.

Dalam hitungannya jika rencana itu terealisir, maka di tahun pertama sudah bisa pengadaan. Tahun kedua tinggal menggunakan aliran air. Hal ini dinilai lebih praktis dan realistis dengan kondisi kekinian.

Menukil data Balikpapan Water Forum, menyebutkan produksi air bersih PDAM Balikpapan hanya mencukupi 75% atau bahkan 48% dari total kebutuhan penduduk. Tingkat kehilangan air juga tinggi, mencapai 34%.

Persoalan utama masalah air di Balikpapan saat ini, masih kesulitan mendapatkan suplai air baku, antara 500 hingga 1.000 liter per detik.

Salah satu solusi yang diharapkan yakni suplai dari Waduk Sepaku Semoi sebanyak 500 liter per detik, yang sebagian besar dialokasikan untuk IKN.  Tapi hal itu membutuhkan dana besar.

Di masa pemerintahan sebelumnya, Jokowi pernah memastikan jatah Balikpapan. Nah, masalahannya siapa yang akan membiayai pemasangan pipa transmisi yang membutuhkan dana sekitar Rp 1,5 triliun.  Ada usulan agar proyek ini menjadi bagian dari proyek air IKN yang didanai oleh APBN.

Reporter: Musafir B

Editor: Kopi Hitam