Parkir Liar Bayangi Balikpapan, Miliaran Rupiah PAD Menguap di Tengah Lemahnya Pengawasan

Smartrt.news, BALIKPAPAN – Di sisi jalan MT Haryono Balikpapan Selatan deretan mobil parkir menguasai bahu jalan. Di antara mereka, berdiri sosok berseragam seadanya petugas parkir liar yang tanpa karcis, tapi siap menarik pungutan.

Fenomena ini bukan lagi hal baru. Dari Klandasan hingga MT Haryono Balikpapan seperti belum menemukan cara efektif untuk menyelesaikan persoalan parkir liar. Dan persoalan ini bukan sekadar gangguan lalu lintas melainkan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nilainya ditaksir mencapai miliaran rupiah setiap tahun.

“Kalau kita lihat, hampir di setiap sudut kota ini ada kegiatan parkir. Tapi apakah semuanya dikelola dengan benar? Itu yang perlu diperhatikan,” tegas Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono dalam keterangannya, Jumat (2/5/2025).

Budiono menyoroti, bahwa sektor perparkiran semestinya menjadi mesin PAD andalan bagi Balikpapan. Namun, lemahnya pengawasan dan pembinaan, terutama terhadap juru parkir non-resmi, membuat potensi itu tak tergarap maksimal.

Saat ini, menurut data dari Dinas Perhubungan (Dishub), terdapat dua jenis petugas parkir: mereka yang berada di bawah binaan Dishub, dan mereka yang bekerja secara independen tanpa karcis, tanpa sistem, tanpa kontribusi.

“Yang resmi itu bagus. Ada karcis dan uangnya masuk ke kas daerah. Tapi yang liar ini tidak terkontrol,” kata Budiono.

Padahal, menurutnya, jika sistem dibenahi, sektor perparkiran bisa menjadi sumber PAD yang stabil dan berkelanjutan. Ia pun mendorong Dishub untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen parkir.

Masih Manual, Banyak Tantangan

Bastian Zarkasyi, Kepala UPTD Pengelolaan Parkir Dishub Balikpapan, tidak menampik masalah ini. Ia mengakui, hingga kini sistem pengelolaan parkir masih bersifat manual dengan skema juru parkir binaan. Namun cakupannya terbatas: hanya pada ruas jalan dan kantong parkir yang berada di bawah kendali Dishub.

“Di jalan nasional atau kawasan tertentu kami tidak punya kewenangan. Itu menjadi hambatan,” ujarnya.

Lebih pelik lagi, petugas liar memiliki mobilitas tinggi. Hari ini si A, besok si B. Hal ini menyulitkan proses pembinaan. Belum lagi jumlah personel pengawas Dishub yang terbatas, sehingga tidak mampu menjangkau seluruh titik rawan parkir liar.

Lokasi strategis pun tak luput dari praktik pungutan liar, yang acap kali dilakukan oleh oknum atau kelompok tertentu tanpa kontribusi resmi ke pemerintah.

Masih Jauh dari Harapan

Sejatinya, Balikpapan pernah mencoba lepas dari ketergantungan sistem manual. Upaya digitalisasi parkir telah diuji coba melalui sistem pembayaran non-tunai berbasis QRIS.

Sayangnya, hasilnya masih jauh dari harapan. Masyarakat belum terbiasa. Sosialisasi belum maksimal. Dan budaya tunai masih dominan.

“Kami sudah coba di beberapa lokasi. Tapi masyarakat belum siap. Padahal ini bisa meningkatkan transparansi dan akurasi pendapatan,” tambah Bastian.

Meski begitu, beberapa lokasi seperti Bandara SAMS Sepinggan dan pusat perbelanjaan Ewalk-Pentacity sudah menerapkan sistem parkir digital non-tunai. Dishub juga merencanakan sistem serupa di mal-mal lain seperti Plaza Balikpapan dan Living World.

Dishub terus berbenah. Razia gabungan terhadap petugas parkir liar terus digencarkan. Pendataan kantong parkir baru juga dilakukan dengan pendekatan studi kelayakan on-street dan off-street.

“Kami juga sedang menjajaki kerja sama dengan pihak swasta untuk penyediaan lahan parkir. Ini bisa jadi solusi jangka panjang,” ujar Bastian.***

(Tim Smartrt.news/rama)