Muhammadiyah: 1 Ramadhan Jatuh 1 Maret 2025, Pemerintah Gelar Sidang Isbat 28 Februari

Ramadhan
Ramadhan 2025. (smartrt.news)

SMARTRT.NEWS  Muhammadiyah telah resmi menetapkan 1 Ramadan 1446 H jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025. Untuk Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal jatuh pada Senin, 31 Maret 2025.

Selanjutnya 1 Zulhijah pada Rabu 28 Mei 2025, dan Puasa Arafah 9 Zulhijah pada Kamis 5 Juni 2025. Adapun untuk Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijah 1446 H jatuh pada Jumat 6 Juni 2025.

Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Sayuti, menjelaskan penetapan itu dilakukan berdasarkan hasil Hisab Wujudul Hilal. Ia berharap Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1446 Hijriyah agar dapat diikuti warga Muhammadiyah.

“Demikian maklumat disampaikan agar menjadi pedoman bagi warga Muhammadiyah dan dilaksanakan sebagaimana mestinya,” ujar Muhammad Sayuti, dikutip dari laman Muhammadiyah, Jumat (21/2/2025).

Hasil Maklumat itu ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, dan Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Sayuti.

Sidang Isbat Akhir Februari

Musyawarah penentuan 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 9-10 Dzulhijjah itu didasari dalil-dalil serta fatwa Ulama yang menyatakan pemerintah boleh menetapkan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah.

Penetapan itu dilakukan melalui sidang Isbat.

Atas dasar itu, akhirnya pemerintah di era Orde Baru berinisiatif menggelar sidang Isbat secara resmi, melalui Departemen Agama. Kini bernama Kementerian Agama.

Adapun pemerintahan Prabowo, baru akan melakukan sidang isbat pada 28 Februari mendatang.

Menukil laman resmi Kementerian Agama, sidang isbat penetapan awal Ramadhan 1446 Hijriah akan dilaksanakan pada 28 Februari 2025 mendatang. Sidang yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar ini akan dihelat di Auditorium H M Rasjidi, Jakarta Pusat.

“Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang ini akan dihadiri berbagai pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung,” jelas Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad.

Ada tiga rangkaian acara dalam sidang isbat penentuan awal Ramadhan 2025. Pertama, pemaparan data posisi hilal berdasar hitungan astronomi. Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal hasil pemantauan. Ketiga, musyawarah dan pengambilan keputusan.

Prediksi pemerintah awal Ramadhan 2025 ada dalam Kalender Hijriah Indonesia tahun 2025 yang dirilis Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama. Di kalender itu, 1 Ramadhan bertepatan dengan 1 Maret 2025.

Penetapan Ramadhan dari NU

Adapun Idul Fitri setiap 1 Syawal, diprediksi bakal jatuh pada 31 Maret 2025. Artinya, menurut perkiraan pemerintah, Ramadhan tahun ini akan berlangsung genap selama 30 hari.

Untuk Nahdlatul Ulama (NU) belum menerbitkan pengumuman resmi awal Ramadhan 2025. Namun, prediksinya  bisa dilihat di kalender dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.

Dalam dokumen tersebut, tertulis bahwasanya 1 Ramadhan 1446 Hijriah bertepatan dengan 1 Maret 2025 Masehi. NU memprediksi tanggal sama dengan pemerintah. Begitu juga Idul Fitrinya, diperkirakan jatuh pada 31 Maret 2025. Yang sama juga dengan Muhammadiyah.

Sejarah Sidang Isbat

Setelah membahas alasan perbedaan penetapan awal Ramdhan dan Idul Fitri, kini kita bicara sejarah sidang Isbat. Sidang ini memiliki sejarah cukup panjang di Indonesia.

Di Indonesia, penentuan awal puasa ditentukan melalui Sidang Isbat. Isbat dalam bahasa Arab berarti penetapan atau penentuan. Sidang ini dilakukan pemerintah melalui kementerian agama Republik Indonesia untuk menentukan awal bulan pada kalender Hijriah, khususnya 1 Ramadan. Sidang Isbat juga dilaksanakan untuk menentukan 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah.

Dihimpun dari pelbagai sumber, sidang Isbat pertama kali dihelat sekitar lima atau enam tahun usai Indonesia Merdeka. Persisnya di era tahun 50-an. Sebelumnya belum ada. Umat mengacu pada Ulama di masing-masing daerah. Di era 50-an, barulah sidang Isbat dilakukan meski dihelat sangat sederhana.

Musyawarah penentuan 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 9-10 Dzulhijjah itu didasari dalil-dalil serta fatwa Ulama yang menyatakan pemerintah boleh menetapkan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Atas dasar ini, akhirnya pemerintah di era Orde Baru berinisiatif menggelar sidang Isbat secara resmi, melalui Departemen Agama. Kini bernama Kementerian Agama.

Badan Hisab Rukyat

Dalam perjalanannya kemudian, pada tahun 1972, pemerintah membentuk tim khusus dari pelbagai kalangan untuk membawahi sebuah badan bernama BHR atau Badan Hisab Rukyat.

Badan ini terdiri dari para ahli Fiqih, Ulama dan ahli astronomi, yang tugas intinya memberi informasi, data kepada Menteri Agama terkait awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.

Sidang Isbat pun hanya bersifat musyawarah. Penetapan yang menjadi hasil dalam sidang ini berasal dari kesepakatan masing-masing ormas Islam yang yang diwakili utusannya. Pemerintah hanya memfasilitasi, mengumpulkan para tokoh, para ulama untuk membahas awal bulan itu ditetapkan.

Setelah hasil musyawarahnya ditetapkan dalam satu kesepakatan hasil sidang, baru kemudian menteri agama akan mengumumkannya ke publik.

Jadi, hasil Isbat tidak sepenuhnya mengikat. Hasilnya, tetap diserahkan kepada masyarakat. Karena hasil Sidang Isbat itu tetap memungkinkan celah perbedaan dengan keyakinan masyarakat di suatu daerah atau kelompok tertentu.

Pemerintah hanya mengajak mengawali dan mengakhiri bulan Ramadan bersama-sama. Sedangkan perbedaan itu adalah Rahmat.