Menteri ATR/BPN Nusron Minta Maaf Soal Polemik Kepemilikan Tanah, Tegaskan Negara Tidak Menguasai Tanah Rakyat

Smartrt.news, BALIKPAPAN — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid resmi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pernyataannya yang sempat viral dan memicu polemik soal isu kepemilikan tanah oleh negara.

“Saya atas nama Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, publik, dan netizen atas pernyataan saya beberapa waktu lalu yang menimbulkan kesalahpahaman,” ujar Nusron dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Nusron menegaskan, maksud sebenarnya dari pernyataannya adalah menekankan peran negara dalam mengatur hubungan hukum antara masyarakat dan tanah yang dimilikinya, bukan mengambil alih kepemilikan. “Negara tidak serta-merta memiliki tanah masyarakat. Yang kami maksud adalah pengaturan tanah telantar sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945,” jelasnya.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini diperkuat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 2 ayat (1), yang memberi mandat kepada negara untuk mengatur dan mengoptimalkan pemanfaatan tanah demi kesejahteraan bersama.

“Kami menyadari bahwa pernyataan sebelumnya tidak tepat dan bisa menimbulkan persepsi keliru. Ke depan, kami akan lebih berhati-hati dalam memilih kata agar pesan kebijakan pemerintah tersampaikan jelas dan tidak menyinggung pihak manapun,” tutur Nusron.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi menyesatkan dan bersama-sama memanfaatkan tanah secara produktif. “Semoga publik menerima permohonan maaf ini, dan semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kami,” pungkasnya.

(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber : Kementerian ATR/BPN)