Lonjakan PHK Kian Mengkhawatirkan, Pemerintah Didesak Ambil Tindakan Nyata

Smartrt.news, JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, mengingatkan pemerintah agar tidak abai terhadap gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus meluas di berbagai sektor. Ia menyebut fenomena ini sebagai ancaman serius terhadap ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Angka PHK yang terus bertambah adalah kenyataan pahit yang tak bisa ditunda penanganannya. Pemerintah harus hadir dengan solusi konkret dan bergerak cepat,” tegas Arzeti dikutip dari laman DPR.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 42.385 pekerja telah mengalami PHK sepanjang Januari hingga Juni 2025—naik 32 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

“Ini bukan sekadar statistik. Di balik angka itu ada jutaan keluarga yang terdampak langsung. Jika tidak ada intervensi cepat, angka pengangguran bisa melonjak dan memperparah krisis sosial,” ujar Politisi Fraksi PKB itu.

Insentif Pajak hingga Penguatan UMKM

Arzeti mendorong pemerintah segera menggelontorkan kebijakan stimulus untuk sektor padat karya, termasuk keringanan pajak dan subsidi operasional, agar pelaku industri tidak terpaksa melakukan PHK massal.

“Berikan insentif nyata agar perusahaan bisa bertahan. Jangan sampai mereka terpaksa melepas tenaga kerja hanya karena beban operasional yang makin berat,” jelasnya.

Ia juga mendorong percepatan pengembangan sektor potensial seperti ekonomi digital, pariwisata, dan industri kreatif untuk menyerap tenaga kerja baru.

Satgas PHK Jangan Hanya Jadi Simbol

Menyoroti keberadaan Satuan Tugas (Satgas) PHK, Arzeti meminta lembaga itu tidak bersikap reaktif semata. Ia mendesak agar Satgas lebih proaktif dalam memetakan sektor-sektor rawan PHK dan memberikan dukungan nyata pada pelaku usaha.

“Satgas jangan hanya muncul setelah krisis terjadi. Mereka harus jadi radar awal, bukan sekadar pemadam kebakaran,” katanya.

Menurut Arzeti, penyelesaian persoalan PHK tak bisa hanya dibebankan pada pemerintah. Ia mengajak pengusaha dan masyarakat untuk bergerak bersama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketenagakerjaan.

“Negara harus jadi motor penggerak, tapi kolaborasi dengan dunia usaha dan masyarakat sipil sangat penting. Kita harus bertindak sekarang, sebelum masuk ke lingkaran krisis pengangguran yang berkepanjangan,” tutupnya.

(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber : DPR)