KPK Dorong Kepala Daerah Pangkas Jumlah Staf Protokoler

SMARTRT.NEWS – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setyo Budiyanto, mendorong para kepala daerah agar memangkas jumlah staf protokoler.

Ia menyoroti sejumlah kepala daerah yang menempatkan banyak orang untuk dipekerjakan sebagai staf protokoler. Untuk itu, pemangkasan staf dinilai penting sebagai bagian dari efisiensi.

Setyo mengamati jumlah pembantu kepala daerah saat ini dinilai terlalu banyak. Padahal tugasnya tak begitu mendesak.

“Jangan sampai pasukannya terlalu banyak. Ada protokol, ada sespri, ada ADC, ada operator, ada driver, ada co-driver, ada co-pilot, dan lain-lain banyak sekali,” ujar Setyo, melalui keterangan resminya, Rabu.

Ia menekankan, “Mohon maaf, protokoler sebaiknya perlu kurangi, bapak-ibu kepala daerah. Berkunjung segala macam, dikurangi, itu bagian efisiensi,” tegasnya.

Pengurangan Staf Protokoler Hemat Anggaran

Pengurangan jumlah staf itu bisa menghemat anggaran negara.

Setyo memberi contoh yang terjadi di lembaganya. KPK, sebagai lembaga yang tidak terlalu banyak protokoler bagi pimpinan KPK. Dengan begitu, KPK dapat melakukan efisiensi anggaran.

“Kalau bicara efisiensi, bapak-ibu di daerah, KPK ini sudah super efisien. Sejak zaman dulu, 2018 saya masuk sini sudah efisien. Nggak ada kami terlalu banyak protokoler,” imbuhnya.

Ia menyampaikan saat menghadiri kegiatan retret kepala daerah di Magelang hanya berdua. Setyo meyakini makin ringkas rombongan maka makin hemat pula ongkos perjalanannya.

“Bayangkan, kalau semua staf protokoler itu mendapat honor perjalanan dinas. Saya kemarin ke Magelang hanya berdua. Baik-baik saja, alhamdulillah, lancar, tidak ada masalah,” ucap Setyo.

Efisiensi dari KPK bagian Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, tindaklanjut Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja bagi Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025.

Efisiensi anggaran itu juga berlaku di kota ini. Pemerintah Kota Balikpapan turut melaksanakan kebijakan efisiensi anggaran, dan Pemkot memastikan hal itu tidak mengganggu jalannya program prioritas.

Sekretaris Daerah Balikpapan, Muhaimin, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini hanya menyasar sektor tertentu dan tidak akan berdampak pada program-program prioritas yang mendukung pembangunan daerah.

Pemangkasan anggaran fokus pada sektor yang tidak mendesak, seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.

“Kami tidak sampai memberlakukan work from home. Efisiensi lebih pada pemangkasan anggaran untuk perjalanan dinas, kegiatan seremonial, konsumsi, dan ATK di seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pemkot Balikpapan,” papar Muhaimin.

Pemangkasan Pada Pos Tertentu

Implementasi kebijakan efisiensi anggaran di Balikpapan dengan mengurangi anggaran perjalanan dinas yang sebelumnya mencapai Rp 100 juta per OPD menjadi Rp 50 juta.

Pemangkasan juga seiring pengurangan jumlah peserta dalam setiap perjalanan dinas. Selain itu, anggaran konsumsi dalam rapat lebih sederhana. Jika sebelumnya tersedia makanan berat, kini berganti dengan camilan ringan.

Anggaran untuk alat tulis kantor dipangkas sekitar 20-30% di seluruh OPD Pemkot Balikpapan. Langkah ini bertujuan mengoptimalkan anggaran agar dapat berguna untuk kegiatan yang lebih produktif dan bermanfaat.