KPK dan UNODC Jalin Kerjasama Lawan Kejahatan Finansial

SMARTRT.NEWS –  Komisi Pemberantasan Korupsi membuka ruang kolaborasi Internasional dengan UNODC, dalam upaya melawan kejahatan finansial, berupa pemberantasan korupsi.

Lembaga antirasuah menggandeng United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) untuk menjajaki kelanjutan kerjasama serta menggali potensi kolaborasi baru.

Terutama mendorong tata kelola antikorupsi di sektor strategis Indonesia. Pembahasan itu berlangsung saat UNODC Indonesia Office melakukan kunjungan kehormatan ke KPK, baru-baru ini.

Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, mengungkap bahwa relasi KPK dengan UNODC telah berjalan sejak KPK berdiri. Secara resmi memperkuatnya melalui nota kesepahaman sejak 4 Juni 2008.

Ia bilang, banyak kerjasama yang telah terjalin baik. Antara lain, bantuan teknis pengembangan sistem whistleblower untuk Dewan Pengawas KPK.

Lalu dukungan untuk kampanye antipolitik uang, pembahasan publik anti-pencucian uang, pelatihan pengelolaan aset dan barang bukti.

“Serta lokakarya pertukaran informasi dan kolaborasi antarinstansi untuk investigasi korupsi dan TPPU. Terbaru, UNODC tengah membantu KPK melalui Biro Hukum terkait revisi UU Tipikor,” ujarnya, menukil rilis KPK, Sabtu (19/4/2025).

Agus bilang, ketertarikan KPK untuk mengetahui lebih jauh pengalaman UNODC dalam mengawasi tata kelola anti korupsi di Sovereign Wealth Fund (SWF).

Hal ini menyusul Indonesia baru saja membentuk lembaga pengelola dana investasi nasional, Danantara.

Kepala UNODC Indonesia sekaligus Liaison to ASEAN, Erik van der Veen, menawarkan pengalaman berharga dari beberapa negara, termasuk Norwegia.

Danantara Punya Peluan dan Risiko Tinggi

Menurutnya Norwegia berhasil membangun kerangka antikorupsi yang kuat di lembaga pengelola dananya, seperti Norges Bank Investment.

Ia bilang, Sovereign Wealth Fund mekanisme yang bisa membuka banyak peluang, tapi juga memiliki risiko korupsi. “Kami telah berbagi informasi tentang pengalaman negara lain terkait ini. Jika Anda tertarik melakukan riset perbandingan atau diagnosis kebijakan, kami siap mendukung,” ujar Erik.

Ia juga mendorong pemanfaatan maksimal terhadap United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) untuk menjawab berbagai tantangan nasional.

Menurutnya, investigasi lintas negara, pelacakan transaksi keuangan kompleks, dan pemulihan aset adalah elemen penting dalam pemberantasan korupsi yang berdampak luas.

Erik menyampaikan, pihaknya siap memperluas kerja sama dan dukungan ke aspek lainnya yang relevan dengan perkembangan teknologi saat ini.

“Misalnya tentang cryptocurrency dan digitalisasi transfer dana otomatis. Kami memiliki akses ke para ahli internasional yang bisa kami hadirkan membantu di sini,” jelas Erik.