Kota Balikpapan Menuju 1 Juta Penduduk, Apa Saja Beban Kota Metropolitan

Smartrt.news, BALIKPAPAN,- Peningkatan jumlah pendatang menimbulkan tantangan dalam administrasi kependudukan. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan populasi Balikpapan mencapai 1 juta orang, namun angka ini belum tercatat dengan akurat secara administratif.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Balikpapan, Tirta Dewi, menyatakan bahwa pihaknya sedang menyiapkan sistem pendataan untuk penduduk non-permanen agar data yang tercatat lebih akurat.

“Kami sedang merancang infrastruktur untuk mendata penduduk non-permanen, dan berharap bisa selesai tahun ini,” ujarnya saat dikonfirmasi oleh media pada Sabtu (5/4/2025).

Pendataan ini dianggap penting karena memengaruhi berbagai aspek perencanaan pembangunan, mulai dari zonasi pendidikan hingga penyediaan infrastruktur dasar.

“Banyak kasus di mana penduduk tinggal di Balikpapan Utara tetapi secara administratif masih tercatat di Balikpapan Kota. Hal ini dapat berdampak pada keputusan pembangunan sekolah dan fasilitas lainnya,” tambahnya.

Saat ditanya tentang tren pendatang pasca Lebaran, Tirta mengaku belum melakukan pendataan, tetapi percaya akan ada peningkatan jumlah pendatang seiring dengan perpindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara.

Walaupun belum ada catatan lonjakan pendatang, Tirta menyebutkan banyak warga dari luar daerah yang telah pindah ke Balikpapan tanpa memperbarui data kependudukan mereka, sehingga status mereka adalah penduduk non-permanen.

“Dengan demikian, jumlah penduduk kita sebenarnya lebih besar dari data resmi, yaitu sekitar 738 ribu jiwa. Kami perkirakan populasi Balikpapan mencapai lebih dari 800 ribu,” ungkapnya.

Dengan data penduduk yang akurat dan sumber daya manusia yang siap bekerja, Balikpapan diharapkan dapat terus berkembang sebagai kota yang produktif dan kompetitif, menyongsong masa depan bersama IKN.

Arus kedatangan pendatang ke Kota Balikpapan diprediksi kembali meningkat usai libur Lebaran. Sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur dan kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Balikpapan menjadi salah satu tujuan utama para pencari kerja dari berbagai daerah.

Kota Terbuka Bagi Pendatang, Tapi Harus Siap Kerja

Menanggapi fenomena ini, Pemerintah Kota Balikpapan menekankan pentingnya kesiapan kerja bagi para pendatang. Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menegaskan bahwa kota ini terbuka bagi siapa saja yang ingin mengadu nasib, namun harus dibekali dengan keterampilan dan pendidikan yang memadai.

“Kami menyambut baik siapa pun yang ingin mencari nafkah di Balikpapan. Namun, kesiapan menghadapi dunia kerja sangat penting,” ujar Bagus Susetyo belum lama ini.

Dengan semakin banyaknya proyek pembangunan, baik di Balikpapan maupun wilayah IKN, kebutuhan tenaga kerja terampil terus meningkat. “Bagi pendatang yang memiliki keahlian atau sertifikasi akan lebih mudah bekerja, baik di sektor formal maupun informal,” tambahnya.

Warga lokal juga diimbau untuk meningkatkan kualitas diri agar mampu bersaing. Pemerintah daerah bersama lembaga pelatihan kerja diharapkan aktif memberikan pelatihan keterampilan untuk mencetak tenaga kerja lokal yang unggul.

IKN dan Asumsi Balikpapan Kota Sejuta Penduduk

Meskipun data resmi BPS dan Disdukcapil terakhir menyebutkan kisaran 750–770 ribu jiwa (hingga 2024), asumsi bahwa penduduk Balikpapan sudah mencapai 1 juta orang terus bergema di media sosial. Hal ini dipengaruhi oleh perpindahan ASN ke IKN serta para pekerja proyek yang datang dari berbagai wilayah.

Beberapa konten di TikTok, YouTube, hingga meme yang menyebut Balikpapan sebagai “kota sejuta penduduk” memperkuat persepsi publik, meski tak selalu berdasar data valid. Data Disdukcapil berbeda dari BPS, karena mencakup warga yang memiliki NIK meskipun belum berdomisili tetap.

Aktivitas ekonomi dan infrastruktur yang padat juga memperkuat anggapan tersebut. Misalnya, kemacetan di kawasan MT Haryono, Syarifuddin Yoes, hingga Kilo saat jam sibuk. Selain itu, kenaikan harga tanah dan rumah juga dikaitkan dengan lonjakan populasi.

Pemerintah Kota Balikpapan pun menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada Januari 2024, yang berdampak pada tarif pajak lahan dan properti.

Proyek RDMP Kilang Balikpapan dan Efek Domino

Selain IKN, Balikpapan sendiri sedang menjalankan proyek besar yakni modernisasi Kilang Balikpapan melalui program Refinery Development Master Plan (RDMP). Proyek Strategis Nasional ini menyerap lebih dari 12 ribu tenaga kerja, dengan 30 persen berasal dari lokal.

Efek dominonya sangat besar. Lebih dari 400 perusahaan lokal ikut terlibat dalam pengadaan barang, jasa hingga katering. Hingga akhir 2024, proyek RDMP sudah mencapai 91,91 persen dan diproyeksikan selesai pada September 2025. Nantinya, kapasitas kilang akan meningkat hingga 360 ribu barel per hari.

Hunian Perkotaan Kelas Menengah Atas

Kawasan hunian modern kini mulai tumbuh di Balikpapan. Beberapa di antaranya adalah Balikpapan Baru, Grand City Balikpapan, Daun Village, dan Citra City Landmark. Untuk apartemen, terdapat Borneo Bay City, Tamansari Skylounge, dan The Malibu Suites.

Fasilitas transportasi modern juga sudah hadir, seperti Balikpapan City Trans (Bacitra), yang mulai beroperasi pada Juli 2024 dengan dua koridor utama. Jalur pedestrian dan sepeda juga diperluas di kawasan utama kota.

Manajemen lalu lintas dan sistem parkir juga terus dibenahi untuk mendukung mobilitas perkotaan.

Fasilitas Kota Metropolitan untuk 1 Juta Penduduk

Kota dengan penduduk mendekati 1 juta membutuhkan fasilitas yang mendukung kualitas hidup. Di sektor kesehatan, Balikpapan memiliki RS Kanujoso Djatiwibowo dan RS Pertamina Balikpapan, serta 27 puskesmas yang melayani 34 kelurahan.

Di bidang pendidikan, tersedia lebih dari 400 PAUD, 200 SD, 78 SMP, 34 SMA, 29 SMK, serta 13 perguruan tinggi.

Kota ini juga dituntut memiliki ruang publik memadai, ruang terbuka hijau minimal 30 persen, pengelolaan sampah dan limbah, serta program adaptasi perubahan iklim, terutama di wilayah pesisir.

Di sisi ekonomi, penguatan UMKM, kawasan industri dan perdagangan tertata, serta pelatihan vokasi menjadi kebutuhan mutlak. Sementara itu, layanan publik berbasis digital seperti smart city, perizinan online, dan layanan kependudukan juga perlu dikembangkan untuk menunjang status sebagai kota metropolitan.

(Tim Smartrt.news/rama/anang/berbagai sumber)