Komisi X DPR Soroti Ketidakadilan Sosial dalam Pendidikan: Klasterisasi Dinilai Bertentangan dengan Pancasila

Smartrt.news, BALIKPAPAN – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menyoroti fenomena ketidakadilan sosial dalam dunia pendidikan yang dinilainya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Menurut Esti, pengelompokan atau klasterisasi siswa dan mahasiswa, baik yang berasal dari kalangan sangat miskin maupun yang dianggap “pintar” atau elit, menjadi pekerjaan rumah besar bagi Komisi X DPR RI.

“Ini berbenturan bagi kita yang mengatakan soal Pancasila, soal keadilan sosial, soal kemanusiaan. Namun seolah-olah ada klaster, klaster sangat miskin dan klaster yang pintar. Ini juga menjadi PR kami ke depan,” tegas Esti dikutip dari laman DPR.

Anggaran Pendidikan dan Pemerataan Akses

Esti menekankan bahwa perjuangan Komisi X tidak hanya menyentuh aspek regulasi, tetapi juga menyangkut persoalan alokasi anggaran pendidikan yang selama ini dianggap tidak proporsional.

“Kami sedang berjuang untuk itu,” ujar Esti

Komisi X DPR RI saat ini tengah mendorong peningkatan anggaran perguruan tinggi, termasuk memperbesar porsi KIP Kuliah dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta (BOPTS). Langkah ini diharapkan dapat menguatkan peran Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) agar mampu menghadirkan pendidikan yang lebih inklusif.

Pendidikan Berkeadilan sebagai Implementasi Pancasila

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut menegaskan, isu klasterisasi pendidikan sejatinya mengikis prinsip keadilan sosial yang menjadi roh Pancasila. Oleh karena itu, sistem pendidikan ke depan harus diarahkan pada pemerataan akses, keberlanjutan, dan inklusivitas.

Esti menutup dengan penegasan bahwa pendidikan tidak boleh menjadi ruang diskriminasi, melainkan wadah untuk memastikan seluruh anak bangsa memiliki kesempatan yang sama dalam menatap masa depan.

(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber : DPR)