Kesbangpol Balikpapan Ingatkan Urgensi Penguatan Demokrasi

Plt Kasubbid Poldagri Kesbangpol Balikpapan, Muhammad Bayu Septian. (smartrt.news)

SMARTRT.NEWS – Plt Kasubbid Poldagri Kesbangpol Balikpapan, Muhammad Bayu Septian mengapresiasi, sosialisasi edukasi politik bertajuk: Demokrasi di Era Reformasi.

Hal itu dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ihwal sejarah dan pentingnya demokrasi.

Kegiatan terkait digelar Legislator Karang Paci asal di daerah pemilihan mereka di Balikpapan, yang dihelat pada 24-26 Januari 2025. 

Muhammad Bayu Septian mengakui edukasi politik itu relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kesbangpol dalam mendukung kesadaran politik di masyarakat.

“Sosialisasi ini juga membantu tupoksi kami terkait kebangsaan dan politik di Balikpapan,” ucap Bayu, Ahad (26/1/2025). 

Bayu bilang, sosialisasi politik ini tidak hanya bertujuan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada. Melainkan juga menjadi bagian upaya berkelanjutan dalam memberi pendidikan politik sepanjang tahun.

“Bukan hanya menjelang pesta demokrasi.Demokrasi itu tentang partisipasi rakyat, kebebasan berpendapat, dan kesetaraan,” ujarnya.

“Hakikatnya pemerintahan oleh rakyat dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” imbuh Bayu. 

Bayu menjelaskan demokrasi di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dan beberapa kali mengalami pergantian sistem sejak kemerdekaan. 

1. 1945-1959: Demokrasi Parlementer

Setelah merdeka pada 1945, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer yang menekankan peran legislatif. Pemilu pertama diadakan pada 1955, namun sistem ini kurang stabil karena sering terjadi pergantian kabinet. 

2. 1959-1965: Demokrasi Terpimpin

Pada 1959, Presiden Soekarno mengubah sistem menjadi demokrasi terpimpin, dengan kekuasaan terpusat pada presiden. Meski bertujuan menciptakan stabilitas, sistem ini kerap dianggap otoriter. 

3. 1966-1998: Demokrasi Pancasila

Di bawah pemerintahan Soeharto pada era Orde Baru, Indonesia mengadopsi demokrasi Pancasila. Meski terjadi kemajuan ekonomi, kebebasan politik sangat dibatasi. 

4. 1998-Sekarang: Demokrasi Reformasi

Reformasi pada 1998 membawa Indonesia menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Pemilu dilakukan langsung, kebebasan pers berkembang, otonomi daerah diterapkan, dan hak asasi manusia lebih dihormati. 

Menurut Bayu, era reformasi ini sebagai pencapaian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

“Pemilihan umum yang demokratis, berkembangnya partai politik, kebebasan pers, dan penjaminan HAM adalah tonggak utama demokrasi di era reformasi,” jelasnya. 

Kesbangpol Balikpapan menegaskan bahwa pendidikan politik tidak boleh hanya menjadi agenda sesaat menjelang pemilu.

Bayu menekankan perlunya program yang berkesinambungan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. 

“Demokrasi bukan sekadar proses memilih pemimpin, tetapi juga membangun kesadaran akan tanggung jawab kita sebagai warga negara untuk berpartisipasi aktif,” tambahnya. 

Dengan kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin memahami nilai-nilai demokrasi. Sekaligus ikut ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan yang menentukan masa depan daerah dan bangsa.

Reporter: Musafir B

Editor: Kopi Hitam