Kemendagri Tegaskan Pemda Harus Ambil Langkah Nyata Kendalikan Inflasi untuk Menjaga Daya Beli Masyarakat

Smartrt.news, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam mengendalikan inflasi.

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, meminta para kepala daerah segera mengambil langkah konkret untuk menahan laju inflasi yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat.

Hal ini disampaikan Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, yang sekaligus membahas evaluasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Program Tiga Juta Rumah, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (30/6/2025).

“Saya minta kepala daerah mengevaluasi perangkatnya, terutama yang bertanggung jawab terhadap pengendalian inflasi. Ini menyangkut hajat hidup rakyat,” tegas Tomsi.

Hanya 9 Daerah Jalankan Seluruh Langkah Konkret

Dari hasil monitoring Kemendagri selama periode 23 hingga 30 Juni 2025, hanya 9 daerah yang dinyatakan telah melaksanakan enam langkah konkret pengendalian inflasi. Sebanyak 60 Pemda tercatat menjalankan empat hingga lima langkah, sementara 213 daerah hanya melakukan satu hingga tiga langkah.

Yang mengejutkan, sebanyak 232 Pemda belum melakukan upaya konkret sama sekali dalam menangani inflasi. Tomsi mengkritik keras kondisi ini dan menyatakan bahwa kepala daerah dan ASN yang lalai telah mengabaikan penderitaan rakyat.

“Tidak peduli harga naik, tidak peduli masyarakatnya susah. Itu mencerminkan mereka tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban,” katanya tegas.

Langkah Konkret yang Harus Dilakukan Pemda

Menurut Kemendagri, enam langkah konkret yang harus dilakukan daerah meliputi Operasi pasar murah. Sidak ke pasar dan distributor untuk mencegah penimbunan

Kerja sama antar daerah untuk menjamin kelancaran distribusi bahan pokok. Subsidi transportasi distribusi. Menyediakan data harga dan pasokan secara berkala. Mengaktifkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) secara optimal

Tomsi memuji beberapa daerah yang telah aktif dan menyebut mereka sebagai ASN yang bertanggung jawab dan mencintai masyarakatnya.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh sejumlah narasumber dari lintas kementerian, termasuk, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dan Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran

Kolaborasi lintas sektor ini menjadi penting karena inflasi tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga berkaitan dengan ketersediaan pangan, akses kesehatan, dan keterjangkauan hunian.

(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber : Info Publik)