Kaltim Inisiasi Gerakan Nasional Daerah Penghasil SDA, Tuntut Keadilan Dana Bagi Hasil

Dalam Rapat Koordinasi Gubernur Sinergi Daerah Penghasil SDA, yang digelar di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (9/7/2025),. (Pemprov Kaltim)

Smartrt.news, BALIKPAPAN – Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud atau yang akrab disapa Gubernur Harum, memimpin langkah strategis memperjuangkan keadilan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasil sumber daya alam (SDA).

Dalam Rapat Koordinasi Gubernur Sinergi Daerah Penghasil SDA, yang digelar di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (9/7/2025), Gubernur Harum menekankan pentingnya penguatan fiskal daerah melalui potensi DBH dari sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan.

Acara yang diinisiasi oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltim ini mempertemukan para gubernur dan wakil gubernur dari berbagai provinsi penghasil minerba dan kehutanan di Indonesia.

Tujuan utamanya adalah menyatukan sikap dan memperjuangkan pembagian hasil yang lebih adil dan proporsional dari pusat ke daerah.

“Kita berkumpul bukan sekadar koordinasi, tapi menyatukan langkah agar ‘hujan fiskal’ dari pusat turun merata ke daerah-daerah penghasil. Potensi besar dari Penjualan Hasil Tambang (PHT) dan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) selama ini hanya menjadi PNBP pusat, sementara daerah justru mendapat porsi yang sangat kecil, bahkan ada yang nol persen,” tegas Harum.

Selain PHT dan PKH, Gubernur Harum juga menyoroti Pajak Alat Berat dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagai sumber pendapatan yang belum tergarap optimal.

“Kita harus bersinergi, duduk bersama untuk memperjuangkan hak daerah. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Rezeki harus dibagi adil,” ujarnya.

Dukungan APPSI: Akan Bawa Aspirasi ke Presiden

Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), sekaligus Gubernur Jambi, Al Haris, menyambut baik inisiatif Kaltim. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah pusat meninjau ulang pola pembagian DBH yang masih timpang dan tidak berpihak pada daerah penghasil.

“Kami dari APPSI akan menyusun surat resmi dan segera menyampaikannya kepada Presiden RI dan menteri terkait. Kami juga siap untuk bertatap muka langsung dengan Presiden demi menyuarakan kepentingan daerah,” kata Al Haris dengan nada tegas.

Tanda Tangan Rekomendasi Nasional

Dalam Rakor tersebut, seluruh peserta dari daerah penghasil SDA, termasuk Kalbar, Kaltara, Kalsel, Kalteng, Jatim, Riau, Sulteng, Sultra, Sumsel, dan Maluku Utara, menandatangani dokumen rekomendasi nasional. Dokumen ini akan menjadi dasar perjuangan resmi yang akan dibawa oleh APPSI ke pemerintah pusat.

Tokoh-Tokoh yang Hadir

Turut hadir dalam Rakor tersebut antara lain: