Kaltim Ingin Proaktif Bangun Sistem Distribusi Energi Berkeadilan

Terminal BBM
Pemprov Kaltim berkeinginan membangun sistem distribusi BBM yang lebih baik. (BUMN)

SMARTRT.NEWS –  Pemerintah Provinsi Kaltim, berkeinginan lebih proaktif membangun sistem energi berkeadilan. Karenanya, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud mengajak Pertamina MOR VI Kalimantan untuk bergandeng tangan mencari solusi atas persoalan energi di provinsi ini.

Dalam momentum silarurahmi antara Gubernur dengan Pertamina di akhir pekan, Rudy berharap ke depan ada pertemuan rutin untuk melakukan kajian dalam membangun sistem energi yang lebih baik.

“Kita tidak hanya butuh reaksi setelah ada masalah, tapi harus proaktif membangun sistem distribusi energi yang kuat dan berkeadilan,” ujar Rudy.

Ia mengaku telah melakukan pantauan lapangan untuk mengecek isu BBM yang menjadi sorotan dan keluhan publik. Baik soal motor tersendat paska mengisi BBM di SPBU maupun terkait panjangnya antrean di sejumlah SPBU di Kaltim.

 “Ekonomi bisa tumbuh kalau pendistribusian BBM lancar. Saya tidak ingin masyarakat terus mengeluh soal antrean,” imbuhnya, Sabtu (12/4/2025). Melalui keterangan resminya di laman resmi Pemprov, Gubernur Kaltim berharap segala masalah energi, terutama BBM bisa segera tuntas.

GM Pertamina MOR VI Kalimantan, Alexander Susilo, menyatakan pihaknya terbuka untuk berdiskusi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Ihwal hasil Rapat Dengar Pendapat di DPRD Kaltim beberapa waktu lalu Alexander telah menindaklanjuti, saat ini sedang on progres. Ia mengamini sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting memastikan ketahanan energi, khususnya di Kalimantan Timur.

Alexander bilang, sebagian besar antrean BBM terjadi bukan karena kelangkaan, tapi karena tingginya permintaan. Menurutnya, solusinya bersifat teknis.

“Seperti menambah jumlah SPBU di wilayah padat seperti khususnya Balikpapan. Kalau jumlah outlet bertambah, antrean bisa terurai. Tapi kita butuh investor,” jelasnya.

Selain itu, ia menyatakan bahwa kuota hanya berlaku untuk solar subsidi dengan pengawasan ketat lewat sistem barcode. Sedangkan untrruk truk roda enam maksimal 40 liter per hari dan di atas itu, bisa sampai 200 liter. “Data ini terjaga agar tepat sasaran,” tambah Alex.

Pertamina, lanjutnya, siap menjalankan kebijakan negara dan memastikan pendistribusian BBM tetap lancar. Namun ia juga menekankan perlunya partisipasi semua pihak, termasuk pengusaha lokal, agar infrastruktur energi bisa berkembang lebih cepat.

Kawal Dugaan Kasus BBM Oplos

Pemprov Kaltim sebelumnya telah menjanjikan mengawal dan mengawasi penanganan kasus dugaan bahan bakar minyak bermasalah.

Akibat kasus ini, banyak pengendara mengeluhkan mogoknya sejumlah kendaraan usai mengisi BBM di milik Pertamina di Kaltim.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kaltim Bambang Erwanto memberi tanggapan resmi ihwal keluhan masyarakat.

Ia bilang, meski industri migas dari hulu ke hilir tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi Pemprov Kaltim tetap memiliki peran dalam pengawasan.

Bambang mengatakan Pemprov merasakan kerugian masyarakat dan tidak akan membiarkan kasus ini berlarut-larut.

“Pemerintah Provinsi Kaltim tetap hadir, dan tidak tinggal diam dalam menyikapi kasus ini. Gubernur juga menyatakan akan terus mengawal bersama masyarakat,” ujar Bambang, Kamis (10/4/2025).

Ia bilang, Pertamina telah bekerja sesuai prosedur standar operasional, namun tetap harus menunjukkan kepedulian nyata terhadap keluhan masyarakat.

Menurutnya, Pertamina telah menunjuk bengkel-bengkel resmi di setiap kabupaten untuk menangani keluhan masyarakat. Hal itu sebagai langkah konkret yang menjadi harapan warga.