Indonesia Kekurangan 50 Ribu Kepala Sekolah, 40.072 Posisi Masih Kosong

Smartr.news, JAKARTA – Indonesia tengah menghadapi krisis kekurangan kepala sekolah yang mengancam kualitas tata kelola dan proses pembelajaran di satuan pendidikan.

Merespons kondisi kritis ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan Program Kepemimpinan Sekolah, sebuah inisiatif strategis untuk mencetak pemimpin pendidikan yang profesional, adaptif, dan berdampak nyata di lapangan.

Berdasarkan data Kemendikdasmen per Juni 2025, Indonesia kekurangan lebih dari 50 ribu kepala sekolah, dengan 40.072 posisi masih kosong dan 10.899 kepala sekolah diproyeksikan pensiun pada 2025.

Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi wilayah dengan tingkat kebutuhan tertinggi.

“Kepemimpinan sekolah adalah kunci utama dalam memastikan mutu pendidikan. Tanpa kepala sekolah yang kompeten dan transformatif, sulit bagi sekolah untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan,” tegas Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Selasa (24/6/2025).

Kepala Sekolah Adalah Agen Transformasi Pendidikan

Kekosongan kepala sekolah tidak hanya menimbulkan kekosongan administratif, tetapi juga melemahkan tata kelola pendidikan, memperburuk disparitas mutu antarwilayah, serta menghambat implementasi kurikulum dan inovasi pembelajaran.

Program Kepemimpinan Sekolah dirancang untuk menjawab tantangan tersebut dengan pendekatan transformatif dan sistemik. Tidak hanya menyiapkan calon kepala sekolah, program ini juga menyasar pengawas dan tenaga kependidikan (Tendik) yang berperan penting dalam menopang ekosistem pendidikan.

Berbeda dari pelatihan konvensional, program ini menekankan, penguatan karakter dan etika kepemimpinan, kemampuan manajerial berbasis teknologi dan kompetensi adaptif dalam era digital dan Revolusi Industri 5.0

Program ini dijalankan secara digital melalui SIMKSPSTK (Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas, dan Tendik) yang terintegrasi dengan Rumah Pendidikan Ruang GTK, memastikan seleksi dan pemantauan berjalan secara transparan, akuntabel, dan efisien.

“Program ini berbasis sembilan regulasi pendidikan, termasuk Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah,” jelas Nunuk Suryani, Dirjen GTKPG Kemendikdasmen.

Desak Pemda Segera Tindak Lanjut

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mendukung penuh peluncuran program tersebut. Ia menekankan pentingnya percepatan pengisian jabatan kepala sekolah secara berkualitas.

“Kepala sekolah bukan sekadar manajer administratif. Mereka adalah leader pembelajaran. Jika posisi ini kosong, pendidikan di daerah bisa stagnan,” tegas Hetifah.

Ia juga menyoroti urgensi respons cepat dari pemerintah daerah dalam menyesuaikan regulasi pengangkatan kepala sekolah, sekaligus mendorong program ini sebagai langkah nyata pemerataan mutu layanan pendidikan nasional.

Kemendikdasmen menyadari bahwa tantangan pendidikan saat ini tidak bisa diselesaikan dengan pola lama. Digitalisasi, perubahan demografi, dan disrupsi teknologi menuntut hadirnya pemimpin sekolah yang, kritis dan berpikir sistemik, mampu berkolaborasi lintas sektor dan cakap memimpin inovasi pembelajaran

Peluncuran Program Kepemimpinan Sekolah adalah penegasan bahwa kepemimpinan pendidikan adalah panggilan strategis, bukan sekadar jabatan struktural. Keberhasilan pendidikan Indonesia ke depan akan sangat ditentukan oleh kualitas figur yang memimpin di unit terkecil: sekolah.

Dengan langkah ini, Kemendikdasmen mengirim pesan jelas: masa depan pendidikan Indonesia dimulai dari kualitas kepemimpinan di ruang kelas dan ruang guru.

(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber : Info Publik)