Indeks ETPD Kaltim Capai 97,7 Persen: Gubernur Dorong Layanan Publik Non-Tunai

Smartrt.news, SAMARINDA – Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (Harum), menegaskan bahwa capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Provinsi Kaltim tahun 2024 telah mencapai 97,7 persen.

Hal itu disampaikan Gubernur dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar secara daring dari Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur kaltim, Selasa (5/8/2025).

“Ini merupakan prestasi membanggakan. Kaltim telah bergerak dari sistem manual menuju digitalisasi, dari birokrasi konvensional menuju birokrasi modern,” tegas Gubernur

Rakor ini dirangkai dengan High Level Meeting (HLM) TPID, laporan program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2025, dan penyerahan Paritrana Award Provinsi Kaltim 2025, serta dihadiri Wakil Gubernur  Seno Aji, Deputi Promosi Kerja Sama Badan Gizi Nasional Dr. Nyoto Suwignyo, serta para bupati/wali kota se-Kaltim.

Tantangan: Digitalisasi Layanan Dasar yang Menyentuh Masyarakat

Meski capaian indeks tinggi, Gubernur Harum menekankan bahwa tantangan sesungguhnya terletak pada implementasi digitalisasi di lini pelayanan publik paling dasar, termasuk transaksi pajak daerah, retribusi, dan pembayaran layanan masyarakat secara nontunai.

“Komitmen digitalisasi bukan hanya formalitas, tetapi harus jadi budaya kerja. Harus mencakup seluruh pendapatan dan belanja daerah,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh kepala daerah dan OPD untuk memperkuat kerja sama dengan Bank Kaltimtara selaku RKUD (Rekening Kas Umum Daerah), guna memastikan pengelolaan transaksi digital lebih efektif dan terintegrasi.

Percepat Penyusunan Roadmap TP2DD dan Literasi Digital

Gubernur Harum menekankan pentingnya penyusunan roadmap TP2DD Kaltim yang komprehensif dan dilaksanakan lintas sektor.

“Digitalisasi tanpa arah strategis hanya akan menjadi proyek, bukan sistem. Kita perlu literasi digital untuk aparatur dan pelaku UMKM agar transformasi benar-benar berdampak,” tegasnya.

Pemprov Kaltim Siap Genjot Digitalisasi Lintas Sektor

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menyatakan bahwa Pemprov terus mendorong percepatan digitalisasi lintas sektor, baik melalui pelatihan SDM, integrasi sistem antar-OPD, hingga kolaborasi dengan lembaga keuangan daerah dan pusat.

(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber : Pemprov Kaltim)