Hanya 4,76 Persen Daerah Otonom di Indonesia Punya Kemampuan Keuangan yang  Kuat

Smartrt.news, BALIKPAPAN – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyoroti rapuhnya kemandirian fiskal atau keuangan sebagian besar daerah otonom di Indonesia.

Dia menegaskan, semangat otonomi daerah akan kehilangan makna bila mayoritas daerah terus bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Aria Bima saat memimpin Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri serta para kepala daerah se-Indonesia.

Menurutnya, indikator utama kemandirian fiskal adalah kemampuan daerah membiayai belanja melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan semata mengandalkan transfer pusat.

“Realisasi fiskal saat ini menunjukkan banyak daerah masih belum mandiri. Dalam banyak kasus, lebih dari 70 persen APBD ditopang transfer pusat,” ujar Aria Bima.

Data Mengkhawatirkan: Mayoritas Daerah Lemah Secara Fiskal

Berdasarkan data, dari 548 daerah otonom, hanya 4,76 persen yang memiliki kapasitas fiskal kuat. Sebanyak 27 daerah berada pada kategori sedang, sementara 439 daerah atau mayoritas justru masuk kategori lemah.

“Situasi ini sangat mengkhawatirkan. Rendahnya kapasitas fiskal bisa melemahkan kemandirian daerah dalam mengelola pembangunan dan pelayanan publik,” tegas Aria Bima.

Karenanya dia mendorong daerah untuk lebih kreatif menggali potensi ekonomi lokal agar tidak selamanya bergantung pada pusat.

Kabupaten Paling Lemah, Kota Lebih Baik

Senada, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menekankan bahwa kemandirian fiskal adalah cita-cita utama otonomi daerah. Namun, kondisi saat ini menunjukkan ketimpangan besar antara provinsi, kabupaten, dan kota.

Provinsi: Dari 38 provinsi, hanya 11 provinsi (29 persen) berkapasitas fiskal kuat, 12 provinsi (32 persen) sedang, dan 15 provinsi (39 persen) lemah.

Kabupaten: Dari 415 kabupaten, hanya 4 kabupaten (1 persen) yang berkapasitas fiskal kuat, 4 kabupaten sedang, sementara 407 kabupaten (98 persen) masih lemah.

Kota: Dari 98 kota, ada 11 kota (12 persen) berkapasitas fiskal kuat, 12 kota (13 persen) sedang, dan 70 kota (75 persen) lemah.

Tantangan Otonomi Daerah

Kondisi ini, menurut DPR, menjadi tantangan serius bagi masa depan otonomi daerah. Ketergantungan fiskal yang terlalu tinggi pada pusat berpotensi memperlambat pembangunan daerah, mempersempit ruang inovasi, serta melemahkan daya saing ekonomi lokal.

(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber : Info Publik / Mediacenter Riau)