Demo Besar-besaran Ojol, Potongan Aplikator Jadi Pemicu, Pemerintah akan Evaluasi Regulasi

Smartrtnews, BALIKPAPAN – Bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 20 Mei 2025, ribuan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai kota di Indonesia, termasuk Balikpapan dan Jakarta turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran.
Aksi ini menjadi simbol perlawanan terhadap potongan aplikasi yang dinilai mencekik dan tarif minim yang dianggap tak berpihak pada kesejahteraan mitra pengemudi.
Potongan Aplikasi dan Tarif Murah Jadi Pemicu
Para pengemudi menuntut agar besaran potongan aplikasi diturunkan maksimal menjadi 10%, dari yang selama ini bisa mencapai lebih dari 20%. Selain itu, mereka juga meminta peninjauan kembali skema tarif murah yang dianggap tak sebanding dengan beban kerja dan biaya operasional.
Di Balikpapan, aksi dimulai sejak pagi hari di depan Kantor Wali Kota dan DPRD Kota, Jalan Jenderal Sudirman. Sementara di Jakarta, massa ojol memulai konvoi dari Markas Garda Indonesia menuju Patung Kuda, Jakarta Pusat, mulai pukul 12.30 WIB. Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan berjalan tertib.
Menanggapi aksi ini, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa pemerintah akan menjaga ekosistem transportasi online agar tetap seimbang, berkeadilan, dan berkelanjutan.
“Ini bukan sekadar bisnis biasa. Ada ekosistem yang besar di sini, dari pengemudi, perusahaan, sampai masyarakat pengguna. Pemerintah ingin menjaga keberlanjutan dan keseimbangannya,” ujar Dudy dalam siaran persnya.
Regulasi akan di Kaji
Dudy menambahkan, regulasi baru akan dikaji apabila diperlukan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Termasuk mitra ojol, perusahaan aplikator, pelanggan, UMKM, dan penyedia logistik.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan aplikator—seperti GoTo Gojek Tokopedia, Grab Indonesia, inDrive, dan Maxim—Menhub menyoroti isu pemotongan hasil yang lebih dari 20% dan wacana menjadikan mitra ojol sebagai pegawai tetap.
“Kami akan evaluasi besaran potongan bersama stakeholder. Kami mendengar suara mitra yang menginginkan potongan maksimal 10%,” tegasnya.
Menhub juga menegaskan bahwa sesuai Kepmenhub No. KP 1001 Tahun 2022, potongan seharusnya tidak melebihi 20%. Pihak aplikator pun menyampaikan bahwa mereka tetap akan mempertahankan status fleksibel mitra, bukan menjadikannya pegawai tetap.
Pertumbuhan Ojol dan Berkontribusi
Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Badan Pusat Statistik (BPS), Saat ini ada lebih dari 5 juta mitra pengemudi ojol yang aktif per 2025.
Sektor transportasi online menyumbang lebih dari Rp100 triliun per tahun ke perekonomian digital Indonesia.
Di Kaltim, jumlah pengemudi ojol terus meningkat seiring pertumbuhan urbanisasi dan ekspansi ekonomi digital, terutama di kota-kota seperti Balikpapan dan Samarinda.
Aksi demo ojol 20 Mei 2025 bukan sekadar tuntutan ekonomi, tetapi juga seruan moral untuk keadilan ekosistem digital. Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan merumuskan kebijakan yang mengakomodasi kesejahteraan mitra, kepentingan konsumen, dan kelangsungan bisnis aplikator.
Arah regulasi transportasi online ke depan menjadi krusial. Bukan hanya untuk menjawab tuntutan jalanan hari ini, tapi juga membentuk masa depan ekonomi digital Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan.
(Tim Smartrtnews/Johan/Sumber : Kemenhub dan berbagai sumber)
BACA JUGA