Delapan Fraksi DPR Setuju Hentikan Tunjangan, Respons Tuntutan Mahasiswa dan Publik

Smartrt.news, JAKARTA — Gelombang unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat yang menolak besarnya gaji dan tunjangan DPR RI akhirnya mendapat respons serius dari parlemen.

Delapan fraksi DPR menyatakan siap mengevaluasi, bahkan menghentikan, pemberian tunjangan perumahan dan fasilitas mewah yang dinilai melukai rasa keadilan rakyat.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono menegaskan pihaknya mendengar keluhan masyarakat dan siap mengambil langkah tegas.

“Kami siap meninjau ulang serta menghentikan tunjangan-tunjangan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Dengan tulus saya memohon maaf apabila selama ini kinerja fraksi kami belum cukup mengakomodir aspirasi rakyat,” ujarnya.

Dukungan serupa disampaikan Fraksi Partai Golkar. Ketua Fraksi Muhammad Sarmuji menekankan bahwa evaluasi fasilitas anggota Dewan harus menjadi momentum refleksi.

“Kami sudah menyatakan siap dievaluasi dan direvisi fasilitas kami jika dipandang berlebihan. Ini saatnya kita menjaga kepatutan diri dalam bersikap, berkata, berpenampilan, dan berperilaku,” tegasnya.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Said Abdullah bahkan secara terbuka meminta penghentian tunjangan perumahan. Menurutnya, politik harus berlandaskan etika.

“Tunjangan bukan sekadar soal jumlah, melainkan menyangkut nilai etik di hadapan rakyat,” ucap Said.

Fraksi PKB melalui Jazilul Fawaid menambahkan, evaluasi tunjangan harus sejalan dengan peningkatan kinerja. “Kami juga akan mengawasi anggota DPR dari PKB agar bekerja lebih optimal,” tegasnya.

PKS turut mendukung penuh langkah penghapusan tunjangan rumah dinas. Sekjen PKS M Kholid menilai hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mengelola APBN yang lebih efektif dan berpihak kepada rakyat. PKS juga menekankan pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai bagian dari komitmen antikorupsi.

Fraksi Partai NasDem lewat Ahmad Sahroni pun menyatakan dukungan penuh. “Saya dukung evaluasi total tunjangan anggota DPR. Untuk saya pribadi, semua gaji dan tunjangan sudah sejak lama saya kembalikan ke masyarakat. Itu wajib,” ujarnya, sebelum dirinya dinonaktifkan sebagai anggota DPR per 1 September 2025.

Fraksi PAN juga menyatakan sikap senada. Ketua Fraksi Putri Zulkifli Hasan menekankan perlunya transparansi dan sikap sederhana. “Kesederhanaan harus menjadi sikap dasar anggota DPR,” katanya.

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat melalui Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menilai penghentian tunjangan DPR adalah keharusan. “Keuangan negara harus sepenuhnya untuk rakyat. Kami mohon maaf bila perilaku kami belum mencerminkan wakil rakyat yang diharapkan,” ucapnya.

Dengan sikap resmi dari delapan fraksi besar ini, DPR RI kini berada pada titik krusial untuk membuktikan keberpihakan kepada rakyat.

Evaluasi tunjangan perumahan dan fasilitas mewah anggota Dewan dinilai sebagai langkah konkret merespons suara publik yang selama ini menuding parlemen hidup terlalu berlebihan di tengah rakyat yang masih bergulat dengan kesulitan ekonomi.

(Tim Smartrt.news/Johan/sumber : DPR)