Dana Tidak Diblokir, Rp 4,2 Triliun untuk Infrastruktur di Kawasan Perbankan IKN

SmartRT.news, NUSANTARA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,2 triliun untuk membangun infrastruktur dasar di kawasan perbankan IKN.

Anggaran ini dipastikan tidak mengalami pemblokiran dan siap digunakan untuk mendukung kelancaran pembangunan di kawasan investasi yang telah memasuki tahap groundbreaking.

“InsyaAllah, paling lambat ketika Bapak/Ibu akan beroperasi, jalan dan MUT (Multi Utility Tunnel) sudah tersedia, termasuk suplai air dan infrastruktur lainnya. Kemarin anggaran sudah disetujui, tidak diblokir, Rp 4,2 triliun untuk infrastruktur yang melewati kawasan investasi yang sudah groundbreaking,” ujar Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.

Basuki Hadimuljono mengatakan hal itu kepada enam bank yang menjadi pelopor dalam pembangunan layanan sektor perbankan di IKN. Basuki menyampaikannya pada acara Nusantara International Partners Visit 2025 yang digelar di Beranda Nusantara, IKN pada Kamis malam (13/02/2025).

Kantor Bank-bank di IKN

Sejumlah bank telah memulai pembangunan kantor mereka di IKN. Bank Mandiri, misalnya, telah melakukan kerja sama dengan IKN untuk pemberdayaan 20 tenant binaan di Rest Area IKN serta mendukung program transaksi nontunai menggunakan QRIS.

Selain itu, Bank Negara Indonesia (BNI) juga telah melakukan groundbreaking gedung perkantoran mereka di kawasan Mini Financial Center di IKN. Langkah ini menunjukkan kesiapan sektor perbankan dalam mendukung operasional di ibu kota baru.

Bank Tabungan Negara (BTN) turut serta dengan memulai pembangunan gedung mereka di IKN, mendukung ketersediaan fasilitas perbankan di Nusantara.

Sementara itu, Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah menandatangani nota kesepahaman dengan Otorita IKN untuk mendukung digitalisasi perbankan di Nusantara.

Bank Indonesia (BI) juga menunjukkan komitmennya dengan melakukan groundbreaking gedung perkantoran mereka di IKN, sebagai bukti kesiapan ekonomi di ibu kota baru. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Otorita IKN telah menandatangani rencana pembangunan kantor di Nusantara, memperkuat sektor jasa keuangan di IKN.

Berbagai lembaga keuangan mendukung pembangunan IKN agar berjalan lancar dan sesuai rencana, menjadikan Nusantara pusat pemerintahan dan ekonomi yang modern serta berkelanjutan.

Sementara itu, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, menyampaikan apresiasinya kepada sejumlah bank yang menjadi pelopor dalam pembangunan kawasan perbankan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menegaskan bahwa peran bank sangat krusial dalam mendukung ekosistem keuangan di ibu kota baru ini.

“Peran bank akan sangat penting. Terima kasih telah menjadi pionir di area perbankan atau yang kita sebut sebagai Area Pusat Finansial Pelopor di KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) 1B, yang dapat terwujud pada tahun 2026,” ujar Agung dalam acara Nusantara International Partners Visit 2025.

Negara Sahabat Bangun Kompleks Diplomatik

Selain menyoroti peran sektor perbankan, Agung juga mengajak para delegasi dari kedutaan negara sahabat untuk segera membangun kompleks perkantoran mereka di area diplomatic compound yang berlokasi di KIPP 1A.

“Kita saat ini berada di area KIPP 1A. Area ini merupakan kawasan penting karena merupakan bagian dari kompleks diplomatik. Ke depan, kompleks ini akan menjadi pusat hubungan diplomatik, dan kami mengundang negara-negara Anda untuk ikut membangun di area ini,” ungkapnya.

Pemerintah merancang KIPP 1A sebagai pusat administrasi sekaligus wilayah strategis bagi perwakilan negara asing. Pembangunan ini menjadikan IKN pusat pemerintahan modern yang memperkuat kerja sama internasional di berbagai sektor.

Pemerintah terus berupaya memastikan pembangunan infrastruktur, baik untuk sektor keuangan maupun hubungan diplomatik, berjalan sesuai rencana. Berbagai pihak mendukung proyek Nusantara agar menjadi kota berkelanjutan dan siap beroperasi sebagai ibu kota baru Indonesia.***

Sumber: Humas Otorita IKN