3 minggu yang lalu
Smartrt.news, BALIKPAPAN — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah untuk menunda perjalanan ke luar negeri serta tidak menggelar acara berlebihan seperti pesta mewah atau hiburan besar. Dalam keterangan resminya, Tito menegaskan kebijakan tersebut penting untuk meredam keresahan publik sekaligus menjaga stabilitas sosial di daerah. “Ini diperlukan untuk meredam […]
3 minggu yang lalu
Smartrt.news, JAKARTA — Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita membantah tegas adanya tudingan bahwa aparat keamanan sengaja membiarkan aksi massa berubah menjadi anarkis dengan tujuan menciptakan kondisi darurat militer. “Tidak ada kita mau ngambil alih (darurat militer), tidak ada,” tegas Tandyo dalam keterangan resmi, Senin (1/9/2025). Menurut Tandyo, sejak awal penanganan demonstrasi sepenuhnya […]
3 minggu yang lalu
Smartrt.news, JAKARTA — Gelombang unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat yang menolak besarnya gaji dan tunjangan DPR RI akhirnya mendapat respons serius dari parlemen. Delapan fraksi DPR menyatakan siap mengevaluasi, bahkan menghentikan, pemberian tunjangan perumahan dan fasilitas mewah yang dinilai melukai rasa keadilan rakyat. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono menegaskan pihaknya mendengar […]
3 minggu yang lalu
Smartrt.news, BALIKPAPAN – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyoroti rapuhnya kemandirian fiskal atau keuangan sebagian besar daerah otonom di Indonesia. Dia menegaskan, semangat otonomi daerah akan kehilangan makna bila mayoritas daerah terus bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Hal itu disampaikan Aria Bima saat memimpin Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat […]
4 minggu yang lalu
Smartrt.news, BALIKPAPAN — Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez menekankan urgensi percepatan penyelesaian revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ia mengingatkan agar revisi UU KUHAP segera disahkan sebelum Januari 2026, demi menjamin kepastian hukum acara pidana di Indonesia. “Jangan sampai tahun depan KUHAP belum ada, padahal KUHP baru sudah disahkan,” ujarnya, dikutip […]
Smartrt.news, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira angkat suara terkait fenomena pengibaran bendera bajak laut One Piece oleh sejumlah masyarakat menjelang peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Menurutnya, aksi ini tidak bisa serta-merta dikategorikan sebagai makar, melainkan merupakan bentuk ekspresi sipil dan kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi. “Ini bagian dari Hak […]
Smartrt.news, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tajam skandal beras premium oplosan yang tengah menjadi sorotan publik nasional. Ia menegaskan bahwa praktik curang dalam distribusi dan mutu beras ini bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi bentuk pengkhianatan terhadap rakyat, terutama di tengah tekanan inflasi dan daya beli masyarakat yang menurun. “Saat rakyat berjuang menghadapi […]
Smartrt.news, BALIKPAPAN — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan daerah sebagai titik awal perbaikan menyeluruh sistem kepemiluan Indonesia. Meski diwarnai tantangan, KPU menyatakan siap menjalankan amanat konstitusi tersebut. “Kita harus memposisikan putusan ini sebagai satu titik untuk perbaikan pemilu,” tegas Afifuddin dikutip dari […]
Smartrt.news, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai melakukan pendalaman serius terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah dengan jeda waktu minimal dua tahun. Putusan ini dinilai berdampak sistemik terhadap struktur regulasi, pembiayaan, hingga dinamika politik nasional dan lokal. Langkah cepat langsung diambil. Melalui keterangan resmi pada Sabtu (28/6/2025), […]
Smartrt.news, JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan pentingnya semua pihak menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang mengubah fundamental desain penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. MK memutuskan agar Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah tidak lagi digelar serentak, melainkan dipisah dengan jeda minimal dua tahun. Dalam skema baru yang ditetapkan MK, Pemilu […]
Smartrt.news, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi memutuskan bahwa format Pemilu Serentak lima kotak yang selama ini berlaku akan diakhiri mulai 2029. Dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, MK menyatakan pemilu nasional dan pemilu daerah harus dipisahkan guna menjamin kualitas demokrasi, memperkuat partai politik, serta mencegah kejenuhan pemilih. Putusan ini merupakan respons atas permohonan uji materi […]
Smartrt.news, BALIKPAPAN – Gebrakan 100 Hari Kerja Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (Harum) mencatatkan prestasi gemilang di tengah sorotan publik dan media. Berdasarkan laporan riset Lembaga Litbang Kaltengpedia, Rudy Mas’ud berhasil memuncaki tingkat kepuasan publik se-Kalimantan dengan skor fantastis 83,7 persen, unggul jauh dari empat gubernur lainnya di Pulau Borneo. Data Solid: 289.700 Interaksi Digital dan […]
SMARTRT.NEWS –  Koalisi Masyarakat Sipil memperingatkan jika Pembahasan revisi UU Pemilu dan Pilkada terlambat, maka akan menimbulkan dampak besar bagi proses Pemilu 2029. KMS menilai selama proses revisi UU Pemilu lambat sehingga menimbulkan sejumlah persoalan. Peneliti Utama Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay, menyampaikan warning itu, melalui keterangan resminya, Senin (28/4/2025). […]
Smartrt.news, BANJARBARU – Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Banjarbaru 2025 pada Sabtu (19/4/2025) menunjukkan keunggulan sementara pasangan calon tunggal Hj Erna Lisa Halaby – Wartono (Lisa-Wartono) atas kotak kosong. Versi hitung cepat dari tim Dozer mencatat pasangan ini unggul tipis. Namun, hasil di lapangan menunjukkan dinamika menarik. Di TPS 026 Kelurahan Sungai Besar, tempat Hj […]
SMARTRT.NEWS –  Hari ini Kabupaten Kutai Kertanegara menggelar pemungutan suara ulang, sesuai perintah Mahkamah Konstitusi. PSU berlangsung di seluruh wilayah Kukar, terdiri dari 20 kecamatan, 237 desa, dan serentak di 1.301 TPS. Ratusan personel turut serta memantau pelaksanaan hajat politik, ini. Untuk memastikan keamanan dan kelancaran, Polda Kaltim mengerahkan sebanyak 572 personel gabungan. Mereka terdiri […]
