Berita Sepekan: Krisis Air Bersih, Janji Prabowo sampai Potensi Miliaran PAD Hilang

Sumur Bahari
Warga memanfaatkan air jernih dari sumur Bahari. (Smartrt)

Smartrt.news, BALIKPAPAN  – Mengawali pekan ini, redaksi mengajak untuk mengingat kembali sejumlah isu yang kami angkat dalam sepekan belakangan.

Mulai krisis air bersih di Margomulyo Balikpapan Barat, janji Prabowo sampai potensi miliaran PAD Balikpapan hilang. Adapun isu lain, masih seputar berita reguler terkait cuaca dan dinamika harga emas.

Dalam sepekan lalu, redaksi banyak menerima keluhan di sejumlah RT.

Dari Rt 24, Rt 03, Rt 02, Rt 01. Bahkan di Rt 11 dan Rt 45, warga di sana juga mengeluhkan hal sama.

Ratusan warga yang tinggal di pusat kota Balikpapan, masih kesulitan menikmati akses air bersih PDAM. Bahkan, ada dari mereka yang harus membayar tagihan, padahal air tak mengalir.

Ada pula yang sekadar untuk mandi terapksa menggunakan galon.

Ketua RT 11 Margomulyo, Riyatmi menumpahkan keluhannya soal krisis air bersih di lingkungannya. Untuk mendapatkan air PDAM yang sekadar untuk aktivitas sehari-hari, pun sulit.

“Kami sampai mandi air galon Mas, di rumah ini berlima. Dua kali mandi, dua galon satu orang, lima kali 20. Kita mengeluarkan biaya Rp 100.000 hanya untuk mandi, belum aktivitas lainnya,” kisahnya.

Ketua RT 24 Mulyadi, lain lagi. Ia mengungkap selama tujuh tahun ratusan warganya tak merasakan air PDAM. Anehnya, tagihan mereka tetap keluar, sebulan sekali harus membayar sebesar  Rp 17.000.

Mulyadi bersama para warga sempat menanyakan tagihan ke PDAM. Kenapa mereka terus membayar tiap bulan selama tujuh tahun. Padahal airnya tidak mengalir.

“Katanya itu tagihan dasar Mas, tapi kita bingung kenapa gak di stop tagihannya, air juga tidak mengalir,” keluh Mulyadi.

Janji PDAM

Di RT 24, Direktur Utama PDAM, Yudhi Saharuddin, bersama tim teknis turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi dan mencari solusi atas persoalan air bersih yang dikeluhkan warga.

Menurut Yudhi, dari hasil pengecekan di lapangan, distribusi air memang tidak merata. Sejumlah rumah di dataran tinggi mengalami kesulitan mendapatkan aliran air.

Adapun sebagian lainnya, khususnya yang berada di dataran rendah, masih menerima pasokan air secara normal. “Kami menemukan sebagian warga, terutama yang tinggal di ketinggian, tidak mendapatkan aliran air secara memadai. Sedangkan di dataran lebih rendah, masih mengalir meski tekanannya bervariasi,” kata Yudhi, Jumat (25/4/2025).

Pihaknya berjanji berencana melakukan penyesuaian distribusi air dengan memasang sistem valve atau katup pengatur di jaringan pipa utama yang melayani kawasan tersebut.

Sistem ini memungkinkan pengaturan aliran air antara dua jalur utama yang berasal dari arah IPAM Kilometer 8 dan IPAM Damai.

Janji Prabowo

Kita beralih ke janji Prabowo. Pada momentum May Day 1 Mei lalu, redaksi juga mengabadikan beragam janji Prabowo. Janji itu Prabowo sampaikan di hadapan ratusan ribu buruh.

Presiden menegaskan komitmennya menghapus sistem outsourcing yang merugikan buruh. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kepentingan investor dan dunia usaha.

“Kita harus menjaga kepentingan investor-investor juga. Kita harus bekerja sama dengan mereka,” ujarnya. Dalam waktu dekat, pemerintah akan mengadakan pertemuan dengan 150 pengusaha untuk membahas hal ini.​

Ia juga mengumumkan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) untuk merespons meningkatnya ancaman PHK akibat gejolak ekonomi global dan digitalisasi industri.

Satgas ini akan bertugas melakukan mediasi, memastikan hak-hak pekerja terlindungi, dan memberikan respons cepat terhadap laporan ancaman PHK. “Kita tidak akan membiarkan pekerja-pekerja di-PHK seenaknya. Bila perlu, negara akan turun tangan,” janji Prabowo.​

Sehari setelah May Day, pada momentum Hari Pendidikan Nasional, Prabowo juga melontarkan janjinya membenahi sistem dan sarana pendidikan di seluruh Indonesia.

Kepala Negara juga menyebutkan Indonesia telah menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dengan alokasi APBN pendidikan tertinggi dalam sejarah, yakni di atas 22 persen.

Presiden berjanji untuk memperbaiki sebanyak-banyak sekolah seluruh Indonesia dalam waktu secepat-cepatnya. “Kalau kita perbaiki 11 ribu mungkin perlu 30 tahun sampai sekolah ini semua bisa diperbaiki. Kita tidak boleh menyerah, tidak boleh kita 30 tahun memperbaiki sekolah-sekolah itu,” imbuhnya.

Presiden meyakini dengan pengelolaan manajemen yang baik seluruh kepentingan rakyat dapat terpenuhi. “Saya berpikir kita bisa mempercepat perbaikan sendi-sendi kehidupan bangsa, antara lain memperbaiki semua sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Ini sasaran kita,” ujar Presiden.

Prabowo juga berjanji, salah satu langkah konkret yang akan segera eksekusi yakni pemasangan layar televisi di seluruh sekolah di Indonesia. Ini untuk menunjang pembelajaran berbasis digital.

“Di situ kita bisa memberi pelajaran-pelajaran yang terbaik. Ini bisa bermanfaat untuk sekolah-sekolah apalagi di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah terluar,” imbunya.

Ia menambahkan termasuk sekolah di daerah-daerah kota yang mengalami kesulitan mendapat bahan atau mendapat guru yang ahli di bidang-bidang tertentu.

Program ini mulai berjalan dalam beberapa bulan ke depan. Harapannya, seluruh sekolah sudah terpasang layar digital pada pertengahan tahun 2026.

Potensi Miliaran PAD Hilang

Kembali ke Balikpapan. Redaksi juga memotret potensi pendapatan asli daerah kota ini, yang berpotensi menguap begitu saja. Bahkan, nilainya bisa mencapai miliaran.

Potensi PAD yang menguap lantaran lemahnya pengawasan parkir. Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono, menyoroti hal itu.

Ia mempertanyakan pengawasan dan pengelolaan parkir.

“Kalau kita lihat, hampir di setiap sudut kota ini ada kegiatan parkir. Tapi apakah semuanya dikelola dengan benar? Itu yang perlu diperhatikan,” tegas Budiono dalam keterangannya, Jumat (2/5/2025).

Budiono menyoroti, potensi perparkiran ini semestinya menjadi mesin PAD andalan bagi Balikpapan. Namun, lemahnya pengawasan dan pembinaan, terutama terhadap juru parkir non-resmi, membuat potensi itu tak tergarap maksimal.

Saat ini, menurut data dari Dinas Perhubungan, ada dua jenis petugas parkir: di bawah binaan Dishub, dan mereka yang bekerja secara independen tanpa karcis, tanpa sistem, tanpa kontribusi.

“Yang resmi itu bagus. Ada karcis dan uangnya masuk ke kas daerah. Tapi yang liar ini tidak terkontrol,” kata Budiono. Padahal, menurutnya, jika sistem dibenahi, sektor perparkiran bisa menjadi sumber PAD yang stabil dan berkelanjutan. Ia mendorong Dishub segera melakukan evaluasi menyeluruh.

Rencana Liputan Pekan Ini

Selain mengulas kembali isu sepekan belakangan, redaksi juga telah membuat pelbagai rencana liputan untuk sepekan ke depan.

Dinamika masalah di lingkungan RT kawasan Margomulyo, masih menjadi main issue pekan ini. Kami akan mengabadikan pelbagai isu yang menjadi keluhan di lapisan masyarakat terbawah.

Termasuk pelbagai profil ketua RT di sana, yang berkenan berbagi inspirasinya.

Krisis air juga terus kami pantau untuk selalu mengakomodir keluhan warga, sekaligus mengawal janji dan langkah-langkah real dari pihak PDAM Balikpapan.

Selain isu di atas, dinamika perjalanan haji 2025 juga menjadi perhatian redaksi untuk memberi update perjalanan jamaah haji Indonesia untuk para pembaca setia.

Kemudian, rencana isu lain yang menjadi perhatian ihwal kesehatan mental bagi Gen Z dan kalangan mahasiswa. Isu ini telah menarik perhatian global dan menjadi warning bagi kita semua.

Terutama bagi generasi muda yang menjadi pondasi penerus bangsa ini.

Adapun isu reguler soal dinamika perkotaan Balikpapan dan rencana serta capaian dari Pemprov Kaltim, masih tetap akan menemani para pembaca setia. Terima kasih.

Redaksi