Berikut Tiga Sekolah Rakyat di Kaltim, Seluruhnya di Samarinda

Smartrt.news, SAMARINDA – Pemerintah Pusat telah menggulirkan Sekolah Rakyat, dengan  6.130 siswa yang berasarl dari keluarga miskin pada Senin 14 Juli 2025 kemarin.

Pemerintah Provinsi Kaltim telah menyiapkan, skema rintisan Sekolah Rakyat saat ini telah dimulai di Kota Samarinda, meski bangunan permanennya belum seluruhnya rampung.

Ada tiga titik rintisan yang telah ditetapan di Samarinda, yaitu:

• SMA Negeri 16 Samarinda
• BPMP Kemendikdasmen Kaltim
• BPVP Kaltim.

Sasarannya mencakup anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, yatim piatu, korban kekerasan, serta mereka yang kehilangan akses pendidikan karena alasan sosial dan ekonomi.

“Pendidikan di Kaltim tidak lagi sekadar proses akademik. Sekolah Rakyat adalah alat untuk keadilan sosial,” tegas Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak

Dari tiga titik itu, satu lokasi telah ditetapkan resmi sebagai awal pelaksanaan. Sekolah rintisan dapat dijalankan apabila telah mendapatkan persetujuan pembangunan fisik.

“Rintisan ini hanya berlangsung sekali dan tidak akan diulang. Siswa nantinya akan dipindahkan ke sekolah permanen,” jelas Andi.

Program ini menargetkan dapat menampung hingga 1.000 siswa dari jenjang:

• SD (kelas 1–6)
• SMP (18 kelas)
• SMA (9 kelas)

Tepat Sasaran Lewat DTSEN

Seleksi peserta Sekolah Rakyat diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)—gabungan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Registrasi Sosial Ekonomi Nasional.

Langkah ini memastikan penerima manfaat program adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan kelompok rentan lainnya.

“Harus masuk DTSEN. Itu prinsip dasarnya. Semua tetap harus terintegrasi,” tegas Andi.

DTSEN menjadi syarat mutlak dalam proses penerimaan, sebagai upaya agar program pendidikan benar-benar menyasar masyarakat paling membutuhkan.

Karena bersifat rintisan, pembiayaan operasional Sekolah Rakyat berasal dari kombinasi APBN dan APBD Provinsi Kaltim. Dana APBD difokuskan pada pembangunan penunjang non-fisik, seperti penambahan daya listrik dan penyempurnaan fasilitas halaman sekolah.

Program Sekolah Rakyat tidak hanya berbicara soal infrastruktur atau kelas-kelas baru, melainkan menjadi simbol kehadiran negara dalam menjamin hak dasar pendidikan bagi seluruh anak, termasuk mereka yang selama ini hidup dalam keterbatasan dan keterasingan sosial.

Dengan program ini, Pemprov Kaltim mengambil langkah nyata untuk menjawab tantangan ketimpangan pendidikan, menyandingkan kebijakan, keberpihakan, dan keadilan sosial dalam satu kerangka yang utuh.

(Tim Smartrt.news/Johan/Pemprov Kaltim)