Atasi Krisis Air Balikpapan, Parlindungan: Kita Butuh Pemimpin Cerdas #BWF 10
SMARTRT.NEWS – Krisis air Balikpapan ibarat sebuah ironi yang terus dibiarkan. Kota ini masih sering dilanda banjir, tapi ada daerah yang tidak mendapatkan air bersih.
Bahkan di Balikpapan Barat sampai kini ada yang belum pernah merasakan air dari PDAM. Beberapa warga di RT 26 dan RT 23 masih belum mendapat sambungan air bersih dari pemerintah.
Problematika air bersih di Balikpapan, seringkali menjadi sorotan warga. Beberapa ahli dan pakar pun terus mencari alternatif solusi. Seperti yang digagas Balikpapan Water Forum (BWF), dengan membahas hulu hilir masalah air melalui diskusi bersama di Universitas Mulia, Juli silam.
Dalam dokumen BWF (2024), banyak sekali pelbagai masukan mengatasi krisis air bersih kota ini. Ada pula sarkas yang patut menjadi perhatian bersama.
Seperti pendapat yang disampaikan anggota DPRD periode 2019-2024 Parlindungan Sihotang. Ia merasa kagum dengan data, paparan dan pengalaman dari Wali Kota Samarinda Andi Harun. Terutama terkait penanganan air bersih.
“Yang pertama, kita memerlukan pemimpin yang cerdas, bukan yang pintar. Saya lihat Pak Andi Harun ini kalau bisa bergeser ke Balikpapan. Beliau saya anggap menguasai kebutuhan masyarakat, termasuk air,” ujar Parlindungan.
Ia juga melempar sarkas pada Pemerintahan Balikpapan, yang kerap melakukan kajian penanganan air. Akan tetapi, tindakannya dinilai belum sejalan. Padahal masalah air sudah terjadi sejak lama.
Moderator Rizal Effendi pada FGD Balikpapan Water Forum. (BWF)
Hanya Bicara Data Tanpa Tindakan
“Kita hanya bicara data dari dulu, tanpa tindakan. Ini masalah berpuluh puluh tahun. Sudah 24 tahun melakukan feasibility study, tapi tidak pernah ada tindakannya, uangnya hilang begitu saja,” sorotnya.
Parlindungan mengaku sepakat dengan gagasan Walikota Samarinda Andi Harun, bahwa walikota tidak boleh mengintervensi dinas, tetapi hanya mengawasi.
“Tidak mengintervensi seperti berapa untungmu? Berapa buat saya? Ini berbahaya. Selama ini, semua mementingkan keperluan pribadi, bukan untuk masyarakat,” ungkap Parlindungan.
Ia juga mengingatkan agar Pemerintah Kota Balikpapan bisa lebih serius menangani masalah air. Tak terkecuali soal manajemen air permukaan dan air bawah tanah.
“Mudah-mudahan dengan tawaran dari Pak Walikota Samarinda, Balikpapan bisa lebih terbuka, bahwa tidak perlu teknologi terlalu tinggi untuk mengatasi masalah air. Yang ada adalah kemauan dan berkorban. Mohon maaf, Pak Andi Harun, selama ini mungkin teman-teman di Manggar atau Walikota, rasionalisasi anggaran terlalu banyak, tapi tidak bisa memisahkan antara yang penting dan yang perlu,” ungkapnya.
Balikpapan Kekurangan Air Baku
Menanggapi hal itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun, menarik kesimpulan bahwa Balikpapan memang mengalami krisis air bersih.
“Mengapa krisis? Jika jawaban resmi pemerintah kita lihat, mungkin itu kenyataannya, kita kekurangan air baku. Kenapa kekurangan air baku? Karena daya tampung kapasitas sumber-sumber air baku kita seperti Teritip dan Manggar, mengalami penurunan,” ujar Andi Harun.
Ia mewanti-wanti agar pihak terkait lebih memperhatikan kondisi global. Menurutnya climate change dan pemanasan global telah menyebabkan menurunnya curah hujan setiap tahun.
“Berarti memang ada persoalan serius di daya tampung kapasitas sumber air baku kita,” imbuhnya.
Karena itu, Andi Harun mengusulkan agar Balikpapan Water Forum merekomendasikan bagaimana Balikpapan bisa mengafirmasi anggarannya. Dananya ada yang untuk pemeliharaan, misalnya pengangkatan sedimentasi dan pemeliharaan lain sebagainya.
Menurut Andi Harun, pemeliharaan harus menjadi hal penting yang perlu mendapat perhatian utama.
“Karena tidak bisa bertentangan antara keinginan meningkatkan kapasitas tampung sumber air baku, tapi kolamnya tidak kita pelihara. Itu wajib kita anggarkan pemeliharaannya. Tentu nanti sinergi penganggarannya bisa bersinergi dengan BWS dan provinsi,” saran Andi Harun.
Ia meyakini dengan sinergi dengan beberapa pihak masalah anggaran pasti ada jalan keluarnya. Apalagi tiap tahun ada bantuan keuangan dari provinsi.
Hal utama, lanjut Andi Harun, masalah pembiayaan harus tepat sasaran dengan menyentuh hal yang paling mendasar. Terutama terkait kebutuhan dasar masyarakat Balikpapan.
“Cukup besar sebenarnya anggaran Bankeu itu tiap tahun. Tinggal sinergikan, mungkin kalau Rp 200 miliar- Rp 500 miliar ada. Bayangkan, jika Pemkot mengalokasikan Rp 200 miliar, itu bisa untuk mengatasi krisis air bersih kita. Pasti dalam tempo dekat akan ada solusi bagi keadaan air di Balikpapan,” tegas Andi Harun.
BACA JUGA
KREDIT
