Angka Kemiskinan di Kaltim 2024 Sekitar 5,51 Persen, Terjadi Ketimpangan di Desa dan Kota

Smartrt.news, SAMARINDA – Angka kemiskinan di Kaltim pada September 2024, berdasarkan survei ekonomi nasional yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) sekitar 5,51 persen.

Hal itu disampaikan Kepala BPS Kaltim Yusniar Juliana saat memaparkan gambaran sosial ekonomi Provinsi kepada Wakil Gubernur Seno Aji pada Selasa (24/6/2025).

Dia mengatakan, survei ekonomi nasional yang dilaksanakan dua kali setahun pada Maret dan September, dengan indikator pengeluaran rumah tangga, baik makanan maupun non makanan, dengan pendekatan melalui moneter dan non moneter.

“Untuk angka kemiskinan di Kaltim yang dirilis pada Septermber 2020-2024 mengalami penurunan 5,51 persen,” ujarnya.

Dari angka kemiskinan tersebut, terlihat terjadi ketimpangan ekonomi di desa maupun perkotaan di Kaltim. Dimana angka kemiskinan di desa lebih tinggi, berdasarkan hasil survei.

“Jika dipilah menurut kota dan desa ada ketimpangan dari persentase, dimana perkotaan hanya 4,4 persen, sementara desa ada 8 persen,” jelasnya.

Menanggapi itu, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan pentingnya kebijakan berbasis data dalam upaya menekan angka kemiskinan, pengangguran, dan stunting.

“Kita undang BPS agar mendapatkan gambaran utuh kondisi sosial ekonomi Kaltim tahun 2025.,” ujarnya.

“Data ini sangat krusial sebagai landasan dalam melakukan intervensi yang tepat untuk menurunkan angka kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Menurutnya, dengan data tersebut, Pemerintah bisa mengambil kebijakan untuk menekan atau menurunkan angka kemiskinan, hingga menuju kesejahteraan masyarakat.

“Dan persentase gambaran sosial ekonomi masyarakat bisa diketahui, mana yang kurang bisa kita intervensi melalui dinas instansi terkait, sehingga permasalahan sosial masyarakat kita bisa dikurangi, seperti upaya menurunkan angka kemiskinan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.

Selain gambaran sosial ekonomi Kaltim, Wagub Seno juga mengharapkan masukan dari BPS, terkait masukan saran yang perlu dilakukan dalam upaya mengatasi masalah sosial ekonomi masyarakat Kaltim.

“Saya mohon masukan-masukan dari BPS, nantinya bisa kira rapatkan secara internal dengan perangkat daerah terkait,” katanya.

Selain kemiskinan, Yusniar juga memaparkan kondisi ketenagakerjaan Kaltim, tingkat pengangguran terbuka, kemudian indeks pembangunan manusia, perkembangan infalasi nasional dan Kaltim tahun 2024-2025.
.
Juga produksi dan kondisi komsumsi beras Kaltim, serta perkembangan pertumbuhan ekonomi y-on-y tahun 2020-2025, serta penyerapan tenaga kerja.

(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber : Pemprov Kaltim)