823 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan PSU Mahakam Ulu, Kapolda: Netralitas Harga Mati

Smartrt.news, Balikpapan – Sebanyak 823 personel gabungan dari berbagai unsur dikerahkan untuk mengamankan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu 2025. Langkah ini merupakan bagian dari kesiapan Polda Kalimantan Timur dalam menjaga stabilitas dan ketertiban jelang PSU yang akan digelar pada 20 Mei mendatang.

Rapat Pimpinan (Rapim) pengamanan PSU dilaksanakan di Ruang Rupatama Polda Kaltim, Rabu (14/5/2025), dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro. Turut hadir Wakapolda Brigjen Pol Muhammad Sabilul Alif, Irwasda Kombes Pol Aloysius Suprijadi, dan seluruh pejabat utama Polda.

Personel yang dikerahkan terdiri atas 239 anggota Polres Mahulu, 235 personel BKO dari Polda Kaltim. Selanjutnya 150 personel TNI, serta 199 personel dari instansi pendukung seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Linmas. Seluruhnya akan ditugaskan untuk mengamankan berbagai tahapan PSU, mulai dari distribusi logistik hingga hari pencoblosan.

Kapolda menegaskan pentingnya menjaga netralitas seluruh aparat kepolisian. “Polri harus bersikap netral sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tidak boleh ada keberpihakan,” ujarnya.

Fokus Keamanan dan Pendekatan Humanis

Dalam Rapim tersebut, Kapolda juga memaparkan strategi pengamanan PSU secara menyeluruh, termasuk penjagaan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan antisipasi potensi gangguan keamanan. Pendekatan humanis ditekankan agar aparat bisa bersinergi dengan masyarakat tanpa menimbulkan ketegangan.

Polda Kaltim berharap dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi lintas sektor, PSU Mahulu dapat berjalan aman dan demokratis.

Koordinasi Antar Lembaga, Logistik PSU Siap Didistribusikan

Sementara itu, KPU Kabupaten Mahakam Ulu menggelar Rapat Koordinasi untuk memastikan kesiapan distribusi logistik PSU di tengah potensi gangguan cuaca ekstrem. Rapat yang berlangsung di Kantor KPU Mahulu ini dihadiri oleh Ketua KPU Mahulu Paulus Winarno, Kapolres Mahulu AKBP Eko Alamsyah, serta perwakilan Bawaslu, Koramil, Kesbangpol, dan unsur pemerintah daerah.

Ketua KPU menargetkan distribusi logistik dapat dilakukan pada 20 Mei 2025, dengan mempertimbangkan kondisi cuaca. Bawaslu menekankan pentingnya kesiapan armada dan keamanan, sementara Kesbangpol menyoroti perlunya perencanaan rinci mengingat curah hujan tinggi.

Kapolres Eko memastikan pihaknya siap mengamankan seluruh proses distribusi. “Kami pastikan keamanan logistik menjadi prioritas,” tegasnya.

Kapolda Kaltim juga dijadwalkan memimpin simulasi Tactical Floor Game (TFG) di Long Bagun pada 19 Mei 2025 guna mengecek kesiapan pengamanan hingga tingkat TPS.

PSU Mahulu Digelar Pasca Diskualifikasi Paslon

Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Mahakam Ulu merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3, Owena Mayang Shari-Stanislaus Liah. Pasangan ini terbukti melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) berupa kontrak politik dengan ketua RT.

Dalam sidang MK, terungkap bahwa 28 ketua RT dari 18 desa di lima kecamatan menandatangani kontrak politik. Para RT dijanjikan alokasi dana kampung hingga Rp8 miliar per tahun dan dana ketahanan keluarga senilai Rp10 juta per dasawisma.

MK menilai kontrak tersebut sebagai bentuk suap terselubung dan memerintahkan PSU dalam waktu maksimal 90 hari. Paslon yang masih bertarung dalam PSU adalah Yohanes Avun-Juan Jenau dan Novita Bulan-Artya Fathra Marthin. Dan  pasangan pengganti yang diusung partai eks-Paslon 3.

KPU Mahulu mengajukan anggaran PSU sebesar Rp14,5 miliar, dengan sisa dana hibah Rp13 miliar. Pemerintah Kabupaten Mahulu diminta menutup kekurangan anggaran sebesar Rp1,5 miliar.***

(Tim Smartrt.news/anang/Sumber: Humas Polres Mahulu, Humas Polda Kaltim)